Cabut Subsidi atau Hentikan Korupsi bagi Terciptanya Kemakmuran Rakyat?

Ilustrasi Terminal BBM. Foto: Dok. Pertamina

Terkait dengan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar sepertinya Pemerintah sudah hampir bisa dipastikan akan menaikkan harga kedua jenis BBM tersebut ketimbang mempertahankannya karena harga keekonomian solar dan pertalite saat ini sudah di atas Rp 17 ribu per liter, sementara harga yang dibayar oleh masyarakat hanya Rp 7.650 untuk pertalite dan Rp 5.150 untuk solar.

Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung tentu akan bermakna besaran subsidi yang akan diberikan oleh APBN akan mencapai angka sebesar Rp 502,4 triliun.

Kalau uang sebesar itu kata Menkeu dimanfaatkan untuk kepentingan lain maka tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Menkeu telah mencoba mengilustrasikannya dengan mengatakan bahwa dengan dana sebanyak itu kita tentu akan bisa membangun 3.333 rumah sakit atau kita akan bisa membangun 227.886 sekolah dasar (SD) dengan biaya per SD-nya sebesar Rp 2,19 miliar. Atau kalau kita gunakan untuk membuat jalan tol maka dana sebesar itu tentu akan bisa membangun ruas tol sepanjang 3.501 km.

Cuma yang menjadi pertanyaan kenapa pemerintah lebih sibuk mengurusi masalah mencabut atau mengurangi subsidi BBM agar APBN tidak jebol, bukankah dengan mencabut subsidi tersebut akan memicu terjadinya inflasi dan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Apakah tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa masih ada cara dan sisi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa mencabut atau mengurangi subsidi yaitu dengan menutup kebocoran anggaran yang ada.

Sumitro Djojohadikusumo begawan ekonomi yang merupakan ayah dari Prabowo Subianto pernah mengutarakan tingkat kebocoran anggaran itu mencapai sekitar 30% dan Prabowo sendiri mensinyalir sekitar 25%. Jadi kalau kebocoran ini bisa ditutup maka pemerintah akan mendapatkan dana yang sangat besar apalagi seperti diketahui badan anggaran DPR sudah menyetujui usulan pemerintah menyangkut revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp 3.106 triliun. Jadi jika kebocorannya bisa kita hilangkan tidak usah 30 atau 25 % tapi 20% saja maka pemerintah akan punya dana yang bisa dikelola yaitu sebesar Rp 621,2 triliun. Angka ini jelas jauh lebih besar dari jumlah subsidi yang ada yaitu Rp 502,4 triliun.

Jadi jika pemerintah bisa melakukan hal ini maka pemerintah tidak perlu pusing-pusing dengan masalah subsidi BBM yang akan menggerus APBN tersebut, karena hal itu sudah bisa ditutup dan dicover dari dana APBN yang bisa terselamatkan sehingga kalau Menkeu bisa membuat ilustrasi maka kita juga bisa membuat ilustrasi lain di mana kalau kebocoran APBN ini bisa ditutup maka kita juga akan bisa membuat ruas jalan tol yang lebih panjang dan membuat rumah sakit serta sekolah dasar yang Jauh lebih banyak dengan dana yang didapat bukan dari pemotongan atau pengurangan subsidi tapi dari usaha keras pemerintah karena berhasil menutup kebocoran APBN dari tindak tidak terpuji yang dilakukan oleh para koruptor.

Pertanyaannya mengapa pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi penghapusan atau pengurangan subsidi ketimbang mengurusi bagaimana caranya supaya bisa menutup kebocoran anggaran negara karena praktik korupsi? Tentu pemerintah jika mereka masih punya hati nurani telah dan sudah tahu jawabannya.