Purbaya dan Dorojatun Kuntjoro Jakti

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini, yaitu terbatasnya lapangan kerja. Hal itu mengakibatkan belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja baru sehingga persoalan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah utama bagi pemerintah.

Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 adalah 8,47% atau setara dengan 23,85 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbuka per februari 2025 sekitar 4,76 persen dan jumlah absolut pengangguran sekitar 7,28 juta orang, jumlah peningkatan angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang dan PHK per Juni 2025 mencapai 42.385 orang.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dana atau modal untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur serta lainnya agar tercipta lapangan kerja baru. Oleh karena itu, Purbaya sebagai menteri keuangan ingin memaksa mekanisme pasar bisa berjalan lebih cepat dengan memberi suntikan dana, sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.

Sumber dananya sebesar Rp200 triliun diambil dari dana pemerintah yang mengendap di BI yang besarnya sekitar Rp430 triliun untuk dipindahkan ke dalam sistem perbankan. Dunia perbankan tentu akan berusaha mencari return yang lebih tinggi karena ada cost yang mereka tanggung berupa bunga deposito sebesar 4 persen per tahun. Di situlah akan terjadi dorongan terjadinya pertumbuhan ekonomi karena kredit dan pembiayaan juga tumbuh.

Jadi dengan adanya suntikan dana ke dalam sistem finansial, diharapkan akan bisa menggerakkan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan. Di sinilah letak persamaan pandangan Purbaya dengan Dorojatun Kuntjoro Jakti menko perekonomian di zaman Megawati.

Dorojatun merasa heran dengan adanya kelebihan likuiditas di perbankan sebesar Rp 200 triliun sementara pengangguran tinggi, padahal kalau dana tersebut dimasukkan ke sektor riil tentu akan bisa membantu mengurangi masalah yang ada.

Lalu di mana letak perbedaan mereka berdua? Dorojatun tidak bisa merealisasikan gagasannya karena pemahaman terhadap independensi BI waktu itu tampak sangat kaku, sehingga Dorojatun terpaksa mengatakan bahwa pernyataannya tidak untuk mengkritik BI selaku pemegang otoritas moneter.

Sementara Purbaya tampak dengan mudah menyampaikan dan merealisasikan gagasannya karena kerja sama antara kementerian keuangan dan BI dalam menangani masalah ekonomi dan keuangan, serta moneter sudah terbangun dengan baik. Selamat bertugas pak Purbaya.