Sudah Saatnya Indonesia Mengembangkan Ekonomi Syariah dan Sektor Halal

Cholil Nafis. Foto: Cholil Nafis

Di sela-sela mengikuti Pacific Exposition 2019 di Auckland, New Zealand, saya menyempatkan diri untuk meninjau pemotongan sapi Greenlea di kawasan Hamilton.

Pemotongan hewan Greenlea ini adalah yang terbesar kedua di New Zealand, dengan jumlah karyawan 25 ribu orang. Jumlah segini sudah bisa disebut banyak untuk ukuran perusahaan di New Zealand.

Sebab, menurut Manajer Greenlea, Mr. Cout, setiap karyawan yang bertugas sebagai pemotong sapi, setiap harinya bisa memotong sekitar 275-300 sapi dalam 8 jam kerja sehari. Berarti, setiap jam, pemotong itu hampir memotong sapi sebanyak 35-40 sapi. Jika dihitung, durasi waktu pemotongan satu sapi adalah 1-2 menit.

Greenlea hanya sebagian perusahaan global yang mengimpor daging sapi ke Indonesia, dan volumenya kecil karena tak sampai 2 persen dari seluruh ekspornya ke negara-negara lainnya, seperti Australia, India, dan lain-lain. Greenlea tentu lebih banyak ekspor daging ke Indonesia.

Industri halal bisa jadi produk ekonomi unggulan Indonesia, baik makanan, pakaian, atau wisata. Inilah nilai lebih Indonesia.

Jumlah umat muslim yang terbesar di dunia dengan sekitar 230-an juta dari seluruh jumlah penduduk Indonesia 268 juta adalah potensi pasar yang besar secara ekonomi untuk menjadi pasar halal dunia.

Cholil Nafis Foto: Cholil Nafis

Namun, selain sebagai konsumen, Indonesia juga perlu merekayasa diri untuk menjadi produsen. Banyak makanan, pakaian, dan wisata halal yang bisa diekspor ke luar negeri guna menguatkan perekonomian Indonesia. Di samping itu, juga bisa mengirim tenaga ekonomi syariah dan halal yang profesional di bursa tenaga kerja dunia.

Terpilihnya Kiai Ma’ruf Amin sebagai penggagas dan peletak pondasi sedari awal di bisnis halal dan ekonomi syariah, seharusnya membuat Indonesia semakin menaruh perhatian besar di bidang ekonomi syariah dan sektor halal.

Sebab, kesadaran dunia telah bangkit untuk menyediakan bisnis halal. Bahkan, sekarang banyak melekatkan bisnis halal secara proses kaitannya juga dengan thayyib dikonsumsi.

Usul saya kepada Pemerintah Indonesia adalah menaikkan posisi dan fungsi Badan Penjamina Jasa dan Produk Halal (BPJPH) di bawah langsung presiden, agar gerakannya lebih leluasa dan lebih kuat. Hal tersebut bisa meng-cover kebutuhan bisnis halal Indonesia yang potensinya sangat besar.