Jangan Sepelekan, Anak-anak Berpotensi Terpapar Paham Kekerasan

Siang tadi warganet dihebohkan oleh sebuah tayangan video pawai anak-anak TK di Kota Probolinggo. Dalam tayangan, tampak sejumlah anak berpakaian serba hitam. Masing-masing anak juga membawa senjata replika warna hitam.

-----------

Setelah ditelusuri, ternyata mereka adalah siswi-siswi TK Kartika V-69 di bawah binaan Kodim 0820 Probolinggo. Konon apa yang dilakukan anak-anak ini tidak bermaksud apa-apa. Hanya untuk menghemat biaya kostum karnaval dalam rangka Hari Kemerdekaan itu.

(Baca: https://kumparan.com/@kumparannews/pawai-anak-tk-di-probolinggo-pakai-cadar-dan-tenteng-replika-senjata-1534588852114087322)

Sesederhana itukah? Tentu saja tidak.

Penggunaan replika senjata sebagai alat peraga edukasi (bahkan di lingkungan yang getol mengampanyekan bahayanya paham kekerasan ekstrem/violent extremism dan terorisme), menunjukkan kita sudah lama sangat permisif terhadap upaya pengenalan kekerasan pada anak-anak.

Di Indonesia, pelibatan anak-anak sebagai pelaku langsung dalam tindak kekerasan ekstrem memang merupakan hal baru. Apakah anak-anak ikut dilibatkan dalam jaringan dan aksi terkait paham kekerasan ekstrem karena mudah untuk didoktrin dan dilatih?

Tepatnya, mereka lebih mudah dimanipulasi. Apalagi jika orang tua terutama ibunya juga terlibat. Akan sangat mudah.

Anak-anak sangat terpengaruh oleh bimbingan dan asuhan orang tuanya. Potensi mengikuti jejak orang tua setelah dewasa mungkin besar, tapi tentu saja itu juga bergantung pada perkembangan pola pikir dan pengalaman mereka hingga usia dewasa nanti. Sekolah, guru, dan lingkungan pergaulan masih sangat berpeluang mengubah mereka.

Kini tercatat tujuh orang anak pelaku terorisme berada di safe house untuk dilindungi dan diikutsertakan ke dalam program deradikalisasi. Apakah anak-anak itu dapat kembali menjadi seperti pada umumnya yang tidak memiliki paham radikal?

Saya menolak penggunaan istilah radikal/radikalisme yang tidak tepat.

Jika mereka sudah melalui program itu, apa yang harus diperhatikan agar mereka tak kembali berpaham radikal dan semacamnya? Tentu saja terutama yang harus diperhatikan adalah pergaulannya di sekolah dan relasi sosial di lingkungannya. Karena di sana yang paling mudah tampak.

Kita lihat contoh di Surabaya, salah seorang anak pelaku teror ternyata selama ini di sekolahnya bahkan menolak ikut upacara bendera. Namun, para guru agaknya tak menganggap itu sebagai suatu hal yang perlu dicermati.

Berarti masyarakat turut berperan besar agar anak-anak itu tidak kembali memiliki paham tersebut? Oh jelas. Anak-anak sangat tergantung juga pada pengalaman sosialnya.

Jika mereka dikucilkan atau mendapat perlakuan diskriminatif, bukan tidak mungkin kebencian, kedangkalan, dan paham kekerasan ekstrem mereka malah lebih kuat daripada orang tuanya atau siapapun yang menularkannya.

Untuk menyadarkan masyarakat akan hal itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri? Ya, pemerintah yang harus memulainya dengan menjadi contoh bagaimana memperlakukan segenap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Tidak memupuk kebencian, meminimalisir kesenjangan (disparitas) paling tidak dalam praktik-praktik layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, maupun aktivitas perekonomian.

Sementara itu, kualitas hidup di satu wilayah ditandai dengan kenyamanan warganya. Selain sanitasi dan potensi bencana alam maupun non-alam, ketidaktertiban sosial juga menjadi alat ukurnya yang utama.

Sedihnya, aparatur daerah dan kepolisian nyaris tak punya pemahaman sosio-kultural yang cukup untuk memfasilitasi disepakatinya ambang batas ketidaktertiban sosial di satu wilayah.

Akhirnya, kembali pada persoalan karnaval di Probolinggo itu, patut diingatkan agar aparat daerah termasuk polisinya tidak menganggap remeh.