Petani beras
18 Juni 2021 10:47
·
waktu baca 4 menit

Menghidupkan Pajak Era Kolonial

Semua berawal dari dokumen publik yang bocor. Nama dokumen itu tidak seksi: RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hanya orang tertentu yang mengerti dan mungkin tertarik membacanya. Akan tetapi, seperti keranjang besar yang bisa menampung banyak barang, dokumen 148 halaman itu memuat aneka hal ihwal pajak. Termasuk hal-hal sensitif buat publik luas, seperti rencana memajaki bahan pokok atau sembako, dan kutipan pajak pendidikan.
Rencana pemerintah itulah yang membuat riuh diskusi di ruang publik sepekan terakhir. Diskusi meluas tak hanya di panggung wakil rakyat yang terhormat di DPR, tapi juga menyelinap hingga di warung-warung dan lesehan di pinggir-pinggir jalan tempat rakyat mengisi perut mereka. Diskusi menjadi kacau karena bagian-bagian yang sensitif itu mudah dilepas dari konteksnya. Sampai-sampai ada pejabat publik yang kebakaran jenggot dan menyesalkan kehebohan gara-gara tersulut oleh dokumen negara yang bocor.
Tentu sikap pejabat ini patut disesalkan. Bukankah ada mandat konstitusi bahwa publik berhak tahu apa yang dikerjakan pemerintah, termasuk saat menyusun RUU. Terkait pajak sembako, ini bukan wilayah rahasia yang mesti ditutupi. Karena beleid ini menyangkut hajat hidup publik. Sikap defensif pemerintah—yang direpresentasikan pejabat publik—kembali menjadi penanda buruknya komunikasi mereka. Bukankah komunikasi publik mesti disiapkan sejak dini? Jangan-jangan, jika dokumen ini tidak bocor, rencana akan dieksekusi diam-diam dengan sistem kebut semalam.
Keuntungan berlangganan kumparan+
  • Ratusan konten premium dari pakar dan kreator terbaik Indonesia
  • Bahasan mendalam dengan kemasan memikat
  • Pengetahuan, hiburan, dan panduan yang solutif untuk hidupmu
Konten Premium kumparan+
Di atas kertas, hadirnya Badan pangan Nasional adalah kabar baik. Namun, akankah badan yang "merebut" peran 14 kementerian/lembaga ini sukses? Simak opini Khudori, pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, di bawah ini.