Kumplus- Opini Khudori- Gudang Bulog
31 Maret 2021 17:38

Politik Narasi Impor Beras

Presiden Joko Widodo turun tangan untuk meredakan kegaduhan publik ihwal rencana impor beras satu juta ton. Ia memastikan sampai Juni 2021 tidak akan ada impor beras, juga tak ada beras impor yang masuk ke pasar. Presiden berjanji: negara akan menyerap gabah dan beras petani. Bahkan, ia memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar menyiapkan anggaran.
Nota kesepahaman (MoU) penyediaan beras dari Thailand dan Vietnam, kata Presiden Jokowi, merupakan langkah jaga-jaga karena pandemi COVID-19 penuh ketidakpastian. Maka, ia meminta perdebatan rencana impor dihentikan.
Sejak disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 4 Maret 2021, ruang-ruang publik riuh oleh pro-kontra rencana impor beras. Tidak hanya memposisikan pemerintah versus petani, organisasi petani, pengamat, dan Ombudsman RI, isu ini juga membelah kabinet.
Keuntungan berlangganan kumparan+
  • Ratusan konten premium dari pakar dan kreator terbaik Indonesia
  • Bahasan mendalam dengan kemasan memikat
  • Pengetahuan, hiburan, dan panduan yang solutif untuk hidupmu
Konten Premium kumparan+
Di atas kertas, hadirnya Badan pangan Nasional adalah kabar baik. Namun, akankah badan yang "merebut" peran 14 kementerian/lembaga ini sukses? Simak opini Khudori, pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, di bawah ini.