Peran ABP PTSI Dorong Kemajuan Pendidikan di Indonesia

Foto: istimewa

Pendidikan tinggi adalah salah satu fondasi penting dalam pembangunan suatu negara. Perguruan tinggi yang berkualitas dapat memberikan kontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi merupakan hal yang sangat penting.

Dr. H. Muhammad Husni Ingratubun, S.E., S.H., M.M., M.H, seorang tokoh yang tidak hanya memiliki pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan tetapi juga aktif dalam organisasi yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Beliau bukan hanya seorang akademisi yang berpengalaman, tetapi juga merupakan Owner Uningrat Group. Selain itu, beliau juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Revitalisasi Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Dewan Pertimbangan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI). Keberadaannya dalam ABP PTSI memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Bpk. Dr. H. Muhammad Husni Ingratubun bersama dengan Ketua Umum, Sekjen, dan beberapa perwakilan Wakil Ketua Umum ABP PTSI melakukan Rapat Kerja Terbatas dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi serta Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rapat ini membahas draf Peraturan Menteri Tentang Penjaminan Mutu, yang saat ini sudah disahkan.

Dalam perbincangan tersebut, ABPPTSI telah berhasil menyampaikan pandangan dan aspirasinya kepada pihak terkait. Salah satu poin penting yang dibahas adalah mengenai akreditasi tanpa bayar. Dalam draf tersebut akreditasi akan diberikan tanpa biaya kepada perguruan tinggi yang mengikuti proses ini. Ini adalah langkah positif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Selain itu, perbincangan juga mencakup tentang biaya akreditasi yang akan ditanggung oleh pemerintah. Ini merupakan kebijakan yang sangat baik karena dapat mendorong perguruan tinggi untuk terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan mereka tanpa harus terbebani oleh biaya akreditasi yang mahal.

Dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perguruan tinggi yang ingin mengakreditasi program-programnya akan memiliki peluang lebih besar. Mereka dapat fokus pada upaya peningkatan mutu pendidikan tanpa harus khawatir akan biaya yang harus ditanggung.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu membuka pintu untuk menerima masukan dari ABPPTSI ketika akan menerbitkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Ini adalah contoh nyata kerjasama yang baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.