9 Pekerjaan Rumah Panglima TNI yang Baru

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (Foto: ANTARA FOTO/Latiko)

Usulan Presiden RI Joko Widodo untuk pengangkatan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (KASAU) sebagai Panglima TNI telah disetujui DPR RI melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 6 Desember 2017.  

KontraS mengkritisi proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI yang tidak mampu mengelaborasi lebih dalam pertanyaan mengenai visi dan misi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto jika menjabat sebagai Panglima TNI. Terutama DPR RI tidak memunculkan keseriusan mendalami persoalan kekerasan yang masih ada atau dilakukan oleh Anggota TNI diberbagai tempat. Baik disebabkan persoalan pribadi ataupun persoalan bisnis di tingkat lokal.

Kami juga menyayangkan Komisi I tidak memberikan arahan ketika merekomendasikan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Bagi kami tugas DPR ketika uji kelayakan dan kepatutan bukan sekedar memeriksa komitmen, visi dan rencana kerja. Namun seharusnya bisa memberikan catatan-catatan yang harus dilakukan sesuai dengan agenda reformasi sektor keamanan.

Berdasarkan hal itu, KontraS menyusun 9 catatan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di antaranya:

1. Kultur Kekerasan yang Masih Kuat; Calon Panglima TNI yang baru harus mampu merubah wajah TNI yang erat dengan kekerasan menjadi tentara yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sepanjang 2016 s/d 2017 KontraS mencatat sedikitnya telah terjadi 138 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI, dan mengakibatkan 15 tewas, 124 luka-luka, dan 61 orang mengalami kerugian.

2. Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme; Menjadi penting bagi calon Panglima TNI yang baru untuk meninjau dan mengevaluasi ulangpelibatan TNI dalam RUU Terorisme, karna berpotensi menabrak supremasi sipil dan mengancam hak asasi manusia. Melalui UU TNI sebenarnya TNI telah memainkan banyak peran dalam operasi melumpuhkan teroris.

3. Mekanisme Peradilan Militer; Calon Panglima TNI yang baru juga harus mendorong revisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM.

4. Netralitas TNI dalam Politik; Tolak ukur keberhasilan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru juga berkaitan dengan netralitas TNI dalam kepentingan politik, hal ini menjadi tugas utama bagi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019.

5. TNI Dalam Ranah Sipil; Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI  baru juga harus mengevaluasi kebijakan MoU TNI dengan Kementerian/Lembaga yang tidak berhubungan dengan tugas TNI. Hadirnya sejumlah MoU tersebut memberikan kemudahan bagi TNI untuk kembali berkecimpung dalam ranah sipil tanpa persetujuan Presiden dan DPR RI.

6. Bisnis Militer dan Sengketa Lahan; Calon Panglima TNI yang baru juga harus memastikan bahwa anggotanya tidak terlibat dalam berbagai praktik bisnis guna menjamin profesionalisme institusi TNI. Berdasarkan catatan KontraS, sedikiditnya 42 Persitiwa kekerasan dalam konteks bisnis dan sengketa lahan terjadi sepanjang 2016 hingga 2017.

7. TNI Di Wilayah Konflik; Calon Panglima TNI yang baru harus melakukan evaluasi menyeluruh atas penggunaan pendekatan keamanan di Papua yang selama ini terbukti tidak menyelesaikan persoalan. Serta dalam situasi Operasi Tinombala untuk melumpuhkan kelompok teror di Poso, Sulawesi Tengah.

8. Harmonisasi Antar Lembaga; Salah satu hal lainya yang juga menjadi pekerjaan rumah calon Panglima TNI yang baru adalah merajut kembali harmonisasi antara institusi TNI dengan berbagai institusi/lembaga lainnya yang sempat memburuk selama kepemimpinan Panglima TNI periode sebelumnya.

9. Komitmen HAM dan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu; Berkaitan dengan Komitmen HAM dan pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, Panglima TNI ke depan seharusnya bisamemberikan terobosan terhadap upaya pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Jakarta, 7 Desember 2017

Badan Pekerja KontraS

Yati Andriyani Koordinator

Narahubung: M. Ananto Setiawan:081908871477 | Farhan Mufti A. :08116904440