1,1 Juta Nelayan Terdampak Corona, Hanya 20 Persen yang Terima BLT

Sejumlah kapal nelayan yang tidak melaut diparkir di sungai Batang Arau Muaro Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/5/2020) Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membeberkan bahwa terdapat 1,1 juta nelayan yang terdampak pandemi virus corona. Sayangnya, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20 persennya yang terverifikasi bisa menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Deputi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin mengatakan, hal ini terjadi karena adanya ketidakselarasan data antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Menteri KKP bilang ada 1,1 juta nelayan yang terdampak. Kendalanya setelah sinkron dengan data Kemensos, hanya 20 persen yang masuk basis data. Makanya harus diharmonisasi data,” ungkap Safri dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/5).

Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin. Foto: Dok. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Menurut Safri, pihaknya bakal melakukan harmonisasi data agar nelayan termasuk pemasar, penjual dan pembudidaya juga bisa mendapat BLT. Adapun besaran BLT bagi nelayan juga sama dengan masyarakat lain, yaitu sebesar Rp 600 ribu per bulan.

BLT ini akan diberikan setiap bulan agar para nelayan bisa memenuhi kebutuhan mereka. “Mereka akan terima jumlahnya sama seperti BLT lain Rp 600 ribu dibayarkan hingga September dan per bulan dibayarkan. Kenapa enggak langsung per tahun, karena kata Menkeu nanti itu jadi konsumtif gitu,” ujarnya.

Kata Safri, awalnya pemerintah berencana memberikan bantuan dalam dua bentuk yaitu tunai dan berupa alat. Namun rencana tersebut kemudian tak jadi dijalankan sebab tidak semua nelayan mungkin membutuhkan sarana prasarana.

Safri pun memastikan bahwa pemerintah akan sesegera mungkin membereskan persoalan data agar lebih banyak nelayan yang terbantu. Bahkan menurut Safri, saat ini KKP telah mengantongi data secara detail sesuai nama dan alamat.

“Sudah dapat perintah langsung dari presiden. KKP punya data by name by address dan Kemensos punya data dasar. Ini harus dikombinasi makanya cuma 20 persen itu kemarin. Ini yang harus dituntaskan,” tutupnya.