1,7 Juta Pekerja Gagal Dapat Subsidi Gaji, Ini Penjelasan Kemenaker

28 September 2021 15:47 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah buruh pabrik di Jalan Industri. Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah buruh pabrik di Jalan Industri. Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
ADVERTISEMENT
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji kali ini ditargetkan menyasar 8,78 juta pekerja dengan anggaran Rp 8.78 triliun. Artinya 1 pekerja mendapatkan bantuan Rp 1 juta.
ADVERTISEMENT
Namun, target tersebut belum bisa tercapai secara maksimal. Dari rencana 8,78 juta pekerja, ada setidaknya 1,79 juta pekerja batal mendapatkan bantuan tersebut.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan mulanya sudah menyeleksi calon penerima BSU. Ia mengungkapkan ada 7,75 juta pekerja yang seharusnya lolos mendapatkan BSU.
“Nah dari target 8.783.350 pekerja itu per hari ini kami sudah melakukan verifikasi data, lolos verifikasi BPJS, yaitu 7.750.200,” kata Indah saat rapat dengan Komisi IX, Selasa (28/9).
Indah menjelaskan, jumlah pekerja yang sudah diverifikasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak langsung mendapatkan BSU. Ia mengatakan masih ada screening lagi kepada mereka untuk menghindari pekerja yang sudah menerima Bansos lainnya.
ADVERTISEMENT
“Alhamdulillah kami sudah verifikasi menghindari (peserta) BSU (sudah menerima) Bansos lainnya yaitu ada 758.327 data pekerja yang duplikasi. Sehingga kita keluarkan dari target BSU,” ujar Indah.
Verifikasi yang dilakukan tersebut membuat jumlah penerima BSU menjadi 6,99 juta pekerja, dari target sebelumnya 8,78 juta pekerja. Ia memastikan pekerja yang sudah diverifikasi bakal segera mendapatkan BSU
“Estimasi BSU selesai sesuai arahan Menteri akhir Oktober 2021 dengan penyerapan dana Rp 6.991.873.000,” ungkap Indah.
Jumlah penyerapan Rp 6,99 triliun ini membuat anggaran awal BSU masih tersisa Rp 1,79 triliun. Sehingga, Kemenaker mengusulkan kelebihan anggaran tersebut bisa digunakan untuk perluasan BSU secara nasional.