1.758 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker, Telat hingga Tak Bayar THR Buruh

9 Mei 2022 15:52
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
1.758 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker, Telat hingga Tak Bayar THR Buruh (83024)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi THR. Foto: Rizki Ardandhitya Dwi Krisnanda/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menutup Posko THR virtual pada 8 Mei 2022. Posko yang dibuka sejak 8 April 2022 ini bertujuan sebagai wadah mengawasi pembayaran tunjangan keagamaan kepada para pekerja/buruh di momentum lebaran tahun ini.
ADVERTISEMENT
Sesuai edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, THR lebaran 2022 harus dibayarkan secara penuh, tidak ditunda ataupun dicicil, serta paling lama seminggu sebelum lebaran. Berdasarkan aduan yang diterima Kemnaker, tampak bahwa masih banyak perusahaan tidak mematuhi surat edaran tersebut.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, hingga ditutupnya posko mereka menerima sebanyak 5.680 laporan. Ini terdiri dari 3.037 pengaduan online serta 2.643 konsultasi online.
Bila dirinci, 3.037 pengaduan online ini berasal dari pekerja di 1.758 perusahaan. Adapun isu yang diadukan yakni sebanyak 1.438 THR tidak dibayarkan, 1.235 THR tidak sesuai ketentuan, serta 364 THR yang terlambat dibayarkan.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sementara dari 2.643 konsultasi online, sebanyak 1.724 konsultasi telah direspons dan 919 sisanya masih dalam proses penyelesaian.
ADVERTISEMENT
"Sebanyak 72 perusahaan sudah ditindaklanjuti dan 1.686 perusahaan sedang dalam proses," ujar Anwar dalam keterangan resmi menjawab tindak lanjut penanganan pengaduan, Senin (9/5).
Anwar memastikan Kemnaker terus mendorong dinas ketenagakerjaan di daerah untuk terus menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. Dia memastikan pemeriksaan bakal dilakukan terhadap semua perusahaan yang dilaporkan.
Termasuk penjatuhan sanksi administratif apabila perusahaan tetap tidak patuh. Perusahaan yang diberikan nota pemeriksaan I nantinya akan terus dilanjutkan pemantauan oleh Kemnaker.
"Jika tidak dilaksanakan, pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan mengeluarkan Nota Pemeriksaan II dengan jangka waktu pemenuhan 7 hari," pungkasnya.