3 Capres-Cawapres Dinilai Belum Bisa 'Ambil Hati' Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Ketiga capres foto bersama usai debat pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketiga pasangan capres-cawapres, Anies-Muhaimin Iskandar, Prabowo-Gibran, hingga Ganjar-Mahfud MD disebut belum bisa mengambil hati lapisan masyarakat pesisir dan golongan nelayan di Indonesia.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, mengatakan ketiga paslon tidak ada yang benar-benar menjadikan visi membangun negara maritim yang maju dan mensejahterakan.

"Semua paslon belum memiliki program yang komprehensif untuk menjawab persoalan mendasar nelayan. Terutama bagaimana strategi mereka untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem nelayan, pembudidaya, dan petambak garam," kata Dani kepada kumparan, Selasa (26/12).

Ketiga paslon sebenarnya sudah menyasar sektor nelayan dan masyarakat pesisir dalam visi misi dan program kerja mereka. Kata Dani, program yang disusun harus mencakup sektor hulu sampai hilir.

"Dari mulai perlindungan atas wilayah tangkap nelayan dari aktivitas illegal fishing dan non perikanan, penyediaan pra sarana dan sarana, BBM, hingga pemasaran dan stabilitas harga," kata Dani.

Senada, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, menilai program dan visi misi ketiga paslon masih belum ada yang menyentuh persoalan substansi yang sebenarnya dihadapi nelayan dan masyarakat pesisir.

Beberapa masalah substansi yang Susan contohkan seperti mengatasi persoalan kredit macet nelayan, kepastian perlingungan nelayan, sampai persoalan reklamasi dan tambang yang mencemari laut sehingga hasil tangkapan nelayan turun dan pendapatan mereka juga berkurang.

"Persoalan substansi ini yang kemudian tidak direfleksikan secara baik bagaimana mereka mau menyelesaikan. Ini yang kita tidak punya kepercayaan utuh bahwa nanti capres-cawapres yang hari ini bisa menjawab nelayan kita ini sejahtera," kata Susan.

Susan juga menyoroti bagaimana kedaulatan masyarakat pesisir saat ini di mana masih marak terjadi ilegal fishing sampai persoalan konflik di pulau-pulau kecil yang membuat mereka kehilangan tanahnya karena ada proyek investasi datang.

"Banyak kawan-kawan yang sekarang tergusur contohnya di Rempang, di Wawonii, di Pulau Pari, di Pulau Sangiang. Mereka (3 paslon) enggak singgung masalah itu," kata dia.

"Nelayan itu cuma butuh laut yang bersih dan sehat, mereka itu cuma butuh akses dan kontrol, mereka harus berdaulat di laut, meraka yang menentukan penentuan ruang yang mau mereka apakan lautnya, itu tidak terefleksi di 3 calon itu," pungkas Susan.