3 Fakta Penting Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Suasana Samboja, Kutai Kartanegara. Foto: AFP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memilih provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru Indonesia. Secara khusus, Jokowi menyebut lokasinya di 2 kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam selama 3 tahun terakhir. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Rencananya, Detail Engineering Design (DED) selesai disusun pada tahun depan. Sementara pembangunan ditargetkan mulai tahun 2021, sementara tahun 2024 diinginkan agar sebagian lembaga pemerintah sudah dipindah.

Suasana Samboja, Kutai Kartanegara. Foto: AFP

Berikut 3 fakta mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dirangkum kumparan:

1. Jokowi Miliki 5 Alasan

Dalam pemaparan pemindahan ibu kota, Jokowi menyebut terdapat lima alasan kenapa dua wilayah tersebut yang dipilih menjadi lokasi ibu kota baru yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.

Berikut rinciannya:

a. Jokowi mengatakan dua daerah yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut memiliki risiko bencana yang sangat minimal seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, gunung merapi dan tanah longsor.

b. Lokasi tersebut berada tepat di tengah Indonesia. Sebelumnya, pemerintah memang merancang pemindahan ibu kota baru tersebut berkonsep Indonesia sentris.

c. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, seperti Balikpapan dan Samarinda.

d. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara juga sudah memiliki fasilitas infrastruktur yang cukup lengkap sehingga bisa mendukung akses di ibu kota baru.

e. Jokowi mengatakan di lokasi pemindahan ibu kota tersebut sudah tersedia lahan seluas 180 hektare. Seluruh lahan tersebut sudah dikuasai pemerintah.

Rumah tradisional dayak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Foto: Shutterstock

2. Pusat Pemerintahan Pindah Mulai 2024

Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke ibu kota baru dilakukan mulai 2024. Rencananya pembangunan infrastruktur mulai dilakukan pada akhir 2020.

"Paling lambat 2024 pemindahan sudah dilakukan (tetapi) ini ada tahapannya. Tetapi 2024 paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan," katanya di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku memiliki 3 cara agar target itu tercapai. Pertama untuk perencanaan pengembangan kawasan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2020.

"Kedua untuk prasarana dasar, jalan, bendungan, air, sanitasi, itu kita desain mulai sekarang karena sudah ada lokasinya. Sampai dengan pertengahan tahun depan, ground breaking untuk dilaksanakan fisiknya. Insyaallah mulai tahun depan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/8).

Sementara langkah berikutnya yaitu pelaksanaan pembangunan perumahan dan perkantoran diharapkan bisa mulai pada tahun depan. Rencananya, pembangunan itu akan menggunakan metode design and build.

"Design and build itu lebih cepat. Seperti waktu kemarin pengalaman renovasi dan pembangunan GBK (Gelora Bung Karno) untuk Asian Games. Itu kalau kita pakai tradisional konvensional enggak akan selesai," ucap Basuki.

Dia menambahkan, jika pembangunan infrastruktur ibu kota baru menggunakan metode konvensional, maka progresnya akan lambat. Basuki mengaku akan memakai metode yang digunakan seperti saat pembangunan infrastruktur saat Asian Games.

“Design and bulid, kita punya kriteria desain sehingga bisa ditenderkan kontraktornya dengan konsultannya sendiri, langsung desain langsung pekerjaan. Konvensional desain sendiri, bangun sendiri,” katanya.

Suasana Samboja, Kutai Kartanegara. Foto: AFP

3. Pembangunan Jakarta Jalan Terus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, pembangunan di daerah yang dipimpinnya tetap akan berjalan meski status sebagai ibu kota negara yang merupakan pusat pemerintahan, dialihkan ke Kalimantan Timur.

Anies menyebut, pembangunan itu direncanakan selesai sampai dengan tahun 2030. Artinya pembangunan yang dimaksud berkaitan dengan penataan kota Jakarta, pasca-melepas status sebagai ibu kota.

"Bulan Februari lalu kita sudah bahas bahwa pembangunan Jakarta harus dilakukan percepatan. Kita menargetkan sampai 2030. Pembangunan itu ada yang dari swasta, APBD, APBN, ada yang KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha) itu sudah dibahas. Jakarta rencana pembangunannya tetap jalan, dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu jalan terus," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidan, Jakarta, Senin (26/8).

Dia menyebut, fokus pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan perumahan, hingga jaringan air bersih untuk masyarakat Jakarta.

Secara alami, Anies menyebut, Jakarta sebagai kota bisnis sudah terbentuk. Tentunya, dengan segala kegiatan pasar yang mendorong peningkatan perekonomian untuk masyarakat.