50 Ribu Buruh Bakal Ikut May Day, Tolak Upah Murah hingga Kenaikan PPN

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Para buruh bakal menggelar aksi memperingati Hari Buruh pada 14 Mei 2022 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Aksi bertajuk May Day Fiesta ini dipastikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bakal tetap digelar.

"Kegiatan pertama aksi massa yang melibatkan 50 ribu buruh dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di DPR RI," ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Senin (9/5).

Sebelumnya, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno menyatakan tidak ada pemesanan venue Istora pada tanggal 14 Mei 2022. Ini lantaran GBK sedang tidak dapat digunakan untuk kegiatan karena tengah dalam perbaikan.

Menjawab hal ini, Iqbal mengungkapkan bahwa KSPI dan Partai Buruh sudah bersurat resmi kepada pengelola Istora Senayan sejak tiga minggu sebelum lebaran.

Selain itu, buruh juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya menyangkut keamanan dua kegiatan yang bakal digelar 14 Mei tersebut. Kegiatan ini yakni aksi di DPR RI yang dimulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB kemudian dilanjutkan aksi di Istora pukul 13.00 hingga 17.30 WIB.

"May Day Fiesta akan diselenggarakan di GBK, bukan istora atau JIS," pungkasnya.

Setidaknya, ada 17 isu yang diusung dalam peringatan hari buruh tahun ini. Mulai dari penolakan terhadap UU Cipta Kerja hingga menuntut diturunkannya harga-harga bahan pangan.

Aksi juga menuntut pengesahan RUU PPRT, penolakan upah murah, penghapusan outsourcing, hingga kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian, pengesahan RPP perlindungan ABK dan buruh migran, menolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan, hingga kedaulatan pangan dan reforma agraria.

Para buruh juga menyuarakan penghentian kriminalisasi petani, biaya pendidikan murah hingga wajib belajar 15 tahun, ratifikasi konvensi ILO tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta pelaksanaan pemilu 2024 dan penambahan program jaminan sosial untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan.