Bisnis
·
17 Oktober 2020 14:30

Ada 35 PP dan 5 Perpres untuk UU Cipta Kerja, Moeldoko Ajak Publik Kasih Masukan

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Ada 35 PP dan 5 Perpres untuk UU Cipta Kerja, Moeldoko Ajak Publik Kasih Masukan (14573)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Setelah disahkan DPR, Omnibus Law UU Cipta Kerja masih harus dilengkapi sejumlah peraturan turunannya. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebutkan ada 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang disiapkan.
ADVERTISEMENT
Untuk keperluang penyusunan berbagai peraturan turunan UU Cipta Kerja itu, Moeldoko mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai masukan.
"Masih terbuka (untuk diakomodasi). Setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja," ujar Moeldoko melalui keterangan resmi, Sabtu (17/10).
Dia mengatakan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan dan akses, kepada kalangan pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan sarana mengangkat martabat bangsa dalam kompetisi global. Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang maju harus ditunjukkan pada dunia.
"Tenaga kerja kita, buruh, petani, nelayan tidak boleh kalah dalam persaingan. Berlakunya undang-undang ini akan menandai berakhirnya masa kemarau bahagia," jelas dia.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh dia menjelaskan di seluruh kawasan Asia Tenggara saat ini terjadi sebuah angin perubahan. Sehingga seluruh pihak harus sepakat untuk membuat bangsa Indonesia sebagai sebuah himpunan yang lebih sempurna.
Ada 35 PP dan 5 Perpres untuk UU Cipta Kerja, Moeldoko Ajak Publik Kasih Masukan (14574)
Massa dari SRMI membentangkan spanduk saat berunjuk rasa menolak Omnibus Law di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (16/10) Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
"Kita harus menjadi bangsa yang bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan yang sangat dinamis," jelasnya.
Terlebih, kata dia, dari sisi logistik Indonesia masih menjadi negara Asia dengan biaya logistik paling mahal, di mana angkanya mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini membuat Indonesia kalah bersaing dibandingkan negara Asia lainnya.
"Sebut saja vietnam dengan biaya logistik 20 persen, Thailand 15 persen, Malaysia 13 persen, Jepang dan Singapura biaya logistiknya hanya delapan persen," ujar dia.
Efisiensi dalam UU Cipta Kerja menurutnya akan memangkas ekonomi biaya tinggi. Maka itulah banyak perizinan panjang yang dipotong sehingga menutup peluang korupsi.
ADVERTISEMENT
"Akibatnya UU Cipta Kerja membuat banyak pihak yang 'kursinya panas' karena kehilangan kesempatan," ujarnya.
Ada 35 PP dan 5 Perpres untuk UU Cipta Kerja, Moeldoko Ajak Publik Kasih Masukan (14575)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menaker Ida Fauziah menjelaskan UU Cipta Kerja. Foto: Kemenko Perekonomian
Adapun terkait unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen terkait UU Cipta Kerja, mantan Panglima TNI itu menekankan pemerintah tidak melarang penyampaian aspirasi atau pendapat. Namun dia menegaskan apabila penyampaiannya sudah mengarah pada perusakan, anarki, atau menyebar fitnah, maka hal ini akan mengganggu hak orang lain, mengusik rasa aman khalayak, juga merusak harmoni bangsa.
"Ini yang perlu ditertibkan," tegas dia.
Dia juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja sudah didiskusikan di DPR, dan para wakil rakyat sudah mengesahkannya.
"Menurut saya, biarkan 1.000 tunas baru bermekaran. Biarkan 1000 pemikiran bermunculan. Tapi jangan dirusak tangkainya. Maknanya, setiap orang boleh berpendapat tapi jangan sampai merusak tujuan utamanya," terang Moeldoko.
ADVERTISEMENT