Ada Ancaman Lonjakan Inflasi, Sri Mulyani Bakal Rombak APBN 2022

12 Mei 2022 13:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers tentang realisasi APBN 2019 per akhir Oktober di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/11). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers tentang realisasi APBN 2019 per akhir Oktober di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/11). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan baru setelah pandemi COVID-19 mereda, terkait geopolitik global yang berdampak pada sektor ekonomi. Salah satunya inflasi.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan spill over atau rambatan yang sangat pelik, yakni terjadinya disruption supply dan kenaikan harga-harga komoditas.
"Inflasi di negara-negara maju melonjak bahkan juga di atas 5,7 persen. Kalau di Amerika sudah di atas 8 persen, di Eropa sudah di atas 7 persen. Ini pasti akan direspons dengan pengetatan moneter," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari website kemenkeu.go.id, Kamis (12/5).
Kondisi tersebut juga membuat Indonesia harus waspada terkait kenaikan inflasi. Sri Mulyani mengatakan untuk menjaga hal tersebut beberapa instrumen APBN harus digunakan, termasuk subsidi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) usai memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Sri Mulyani menjelaskan, program Pemulihan Ekonomi Nasional pada 20220-2021 mayoritas digunakan untuk mengatasi pandemi baik untuk vaksinasi, terapeutik, maupun meningkatkan belanja bantuan sosial.
ADVERTISEMENT
Sedangkan untuk tahun 2022, belanja PEN tetap akan didominasi untuk bantuan sosial dalam bentuk bantalan subsidi untuk mengurangi shock yang begitu dahsyat yang berasal dari luar.
"Implikasinya nanti postur APBN-nya berubah. Dalam dua bulan ke depan, kita akan bicara dengan DPR lagi. Kita sudah bicara di sidang kabinet mengenai bagaimana postur 2022 ini akan bergerak, berubah," ujar Menkeu.
Menkeu menegaskan bahwa APBN akan terus fleksibel untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
"Strategi akan terus kita akan kalibrasi sehingga ekonominya pulih itu tetap kita jaga momentumnya dan instrumennya kita akan fleksibel," ujarnya.