Ada Gaji ke-13 PNS, Konsumsi Masyarakat di Kuartal III 2020 Diproyeksi 0 Persen

Ilustrasi Belanja Bulanan Foto: Pixabay/Storyblocks

Pemerintah hari ini telah mencairkan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pensiunan. Untuk PNS di pemerintah pusat, pencairannya sudah hampir 100 persen.

Pemerintah telah mencairkan Rp 13,57 triliun gaji ke-13 bagi para PNS hingga pensiun di pemerintah pusat. Angka ini hampir 100 persen dari total pagu anggaran untuk PNS dan pensiun di pemerintah pusat sebesar Rp 14,83 triliun.

Pencairan gaji ke-13 tersebut diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat dan memulihkan ekonomi. Selain gaji ke-13, pemerintah juga berencana akan mengeluarkan stimulus lainnya, mulai dari subsidi gaji Rp 600.000 per bulan bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta, hingga cashback hingga Rp 750.000 untuk pembelian produk UMKM secara online.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus berusaha agar seluruh kebijakan dan stimulus tersebut mampu mendorong perekonomian di kuartal III ini.

Dia memproyeksi, konsumsi rumah tangga akan mampu 0 persen di periode Juli-September 2020.

"Pemerintah akan terus berusaha agar growth konsumsi di kuartal III paling tidak mendekati 0 persen, itu yang kami harapkan. Artinya kontraksi konsumsi rumah tangga pada kuartal II 5,5 persen bisa dimitigasi dengan berbagai langkah tadi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/8).

Konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama perekonomian, anjlok menjadi minus 5,5 persen (yoy) di kuartal II 2002. Padahal di periode yang sama tahun lalu, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 5,18 persen (yoy).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah tak mungkin mampu mendorong konsumsi seorang diri. Hal ini perlu keikutsertaan dari masyarakat secara aktif untuk meningkatkan daya beli.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, mendorong konsumsi masyarakat untuk kelompok bawah, yang dinilai lebih rentan daya belinya merosot.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sementara kelompok menengah atas dinilai tak perlu dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya beli, kelompok ini hanya perlu kepercayaan bahwa COVID-19 mampu teratasi.

"Dan kelompok menengah atas ini sangat tergantung pada rasa percaya diri mereka, apakah mereka cukup confidence lakukan konsumsi apabila COVID belum 100 persen teratasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak dalam tugas 100 persen akan pulihkan konsumsi. Sebab yang lakukan konsumsi itu terutama kelompok menengah atas, tergantung confidence penanganan COVID ini," jelasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani berharap ekonomi kuartal III akan tumbuh positif, yakni di kisaran 0 persen hingga positif 0,5 persen (yoy). Meskipun menurutnya, kemungkinan ekonomi kembali negatif masih ada.

"Kalau kuartal III kita masih berharap growth minimal 0 persen atau positifnya 0,5 persen. Memang probabilitas negatif masih ada, karena penurunan dari beberapa sektor mungkin tidak bisa secara cepat akan pulih kembali," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Rabu (5/8).

Sementara di kuartal IV tahun ini, dia memproyeksi ekonomi akan mendekati 3 persen (yoy). Sehingga secara keseluruhan tahun ini perekonomian untuk skenario optimis berada di kisaran 0 persen hingga 1 persen, dan skenario sangat berat minus 0,4 persen (yoy).