Ada UU HPP, Kemenkeu Optimistis Rasio Perpajakan Capai 9 Persen di 2022

18 Oktober 2021 12:15
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Ada UU HPP, Kemenkeu Optimistis Rasio Perpajakan Capai 9 Persen di 2022 (69105)
searchPerbesar
Ilustrasi pelaporan SPT Pajak Tahunan. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
DPR telah resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Kamis (7/10) lalu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan UU HPP ini nantinya akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Menurut Febrio, dampak positif jangka pendek dari disahkannya UU HPP adalah rasio perpajakan (pajak dan bea cukai) akan naik ke level 9 persen di tahun depan.
“Dalam jangka pendek 2022, penerimaan perpajakan diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi dengan rasio perpajakan naik ke 9 persen dari PDB. Jadi ini lebih baik daripada yang sudah diasumsikan di APBN 2022 tadi,” ujar Febrio dalam Webinar Bincang APBN 2022, Senin (17/10).
Adapun dalam asumsi makro di APBN 2022, rasio perpajakan ditargetkan bisa mencapai level 8,37 persen sampai 8,42 persen terhadap PDB atau lebih tinggi dibandingkan target APBN 2021 sebesar 8,18 persen terhadap PDB.
Bahkan menurut Febrio, dalam jangka menengah, UU HPP juga diyakini dapat meningkatkan rasio perpajakan hingga 10 persen terhadap PDB di tahun 2025. Febrio optimistis target tersebut bisa dicapai lebih cepat apabila pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
“Selanjutnya jangka menengah (rasio perpajakan) dapat mencapai 10 persen paling lambat di 2025. Bisa lebih awal kalau pertumbuhan ekonominya membaik dan juga administrasinya terjadi dengan lebih baik,” ujarnya.
Febrio menjelaskan bahwa UU HPP ini diyakini akan mendekatkan kinerja perpajakan Indonesia ke level potensial. Sehingga nantinya perpajakan nasional akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Dari sisi administrasi, UU HPP ini juga diyakini bisa menutup berbagai celah aturan yang masih ada. Selain itu beleid ini juga disusun dengan mengadaptasi perkembangan terbaru dari aktivitas bisnis.
Sedangkan dari sisi kebijakan perpajakan, UU HPP juga dinilai akan memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Undang-undang ini juga diklaim akan lebih berpihak kepada sektor UMKM yang merupakan pelaku utama ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
“Dengan berbagai perubahan kebijakan dan peningkatan administrasi, Undang-undang HPP ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan,” ujarnya.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020