Adaro Sebut Gencarnya Energi Terbarukan Berimbas ke Penurunan RKAB Batu Bara

Manajemen Adaro Group saat buka puasa bersama di kawasan Senopati, Jaksel. Foto: Moh Fajri/kumparan

Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi, mengungkapkan ketidakpastian geopolitik global dan gencarnya pengembangan energi terbarukan bisa berimbas ke penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyetujui 587 RKAB untuk periode 2024-2026, dengan total tonase batu bara 2,74 miliar. Rinciannya 922,14 juta ton pada 2024, kemudian 917,16 juta ton pada 2025, dan kembali turun menjadi 902,97 juta ton pada 2026.

“Saya yakin semua perusahaan masih ragu-ragu untuk memprediksi tiga tahun ke depan itu, makanya cenderung turun, ya. Karena dari aspek geopolitik juga belum ada kepastian, apalagi EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) begitu gencar,” kata Priyadi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Pryadi mengatakan perusahaan batu bara akan mengevaluasi RKAB setiap tahunnya. Evaluasi tersebut yang menentukan penurunan atau peningkatan RKAB yang disetujui per tiga tahun.

Priyadi memastikan industri batu bara siap mengejar target menghasilkan 922,14 batu bara di tahun ini.

"Mereka (industri) dikatakan siap ya pasti siap. Karena alat berat juga sudah banyak, pasti sudah ter-install-kan 922 juta itu sudah ter-install,” ungkap Priyadi.

Suasana di area tambang batu bara Adaro, Kalimantan Selatan. Foto: Michael Agustinus/kumparan

Pemerintah Setujui 587 RKAB Batu Bara, Total 2,7 Miliar Ton hingga 2026

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Bambang Suswantono, mengatakan total permohonan RKAB yang masuk adalah 883, sebanyak 587 permohonan disetujui, 121 permohonan ditolak, 100 permohonan dikembalikan, dan 75 permohonan dalam evaluasi.

"Dari 587 persetujuan RKAB batu bara, total tonase batu bara untuk tahun 2024 adalah sebesar 922,14 juta ton, tahun 2025 sebesar 917,16 juta ton, dan tahun 2026 sebesar 902,97 juta ton," ungkap Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Selasa (19/3).

Beberapa alasan penolakan RKAB batu bara yakni SK IUP sudah habis sebanyak 8 permohonan, belum membayar PNBP sebanyak 75 permohonan, terhambat FS dan Amdal sebanyak 4 permohonan, MODI/Dirkom sebanyak 13 permohonan.

Kemudian karena masalah keuangan sebanyak 8 permohonan, belum melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat 11 permohonan, dan masalah teknis lainnya 2 permohonan.