ADB Beri Pinjaman Rp 7,86 Triliun untuk Dukung Sektor Energi Indonesia

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa, bahas pertumbuhan ekonomi ASEAN 2023 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, (10/11/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,86 triliun (asumsi kurs Rp 15.731 per dolar AS) untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia.

Sehingga Indonesia bisa meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal, memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan, serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi COVID-19.

ADB juga akan mengelola pinjaman senilai USD 15 juta bagi subprogram ketiga pada Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Sustainable and Inclusive Energy Program) yang didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund) melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN (ACGF/ASEAN Catalytic Green Finance Facility).

Selain itu, proyek tersebut juga akan mendapatkan pembiayaan bersama setara USD 292 juta dari Kerja sama Pembangunan Jerman (German Development Cooperation), melalui KfW, serta USD 60 juta dari Dana Kerja sama Pembangunan Ekonomi (Economic Development Cooperation Fund).

“Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi dan meningkatkan akses energi, sekaligus komitmen untuk bertransisi ke energi bersih.” kata Spesialis Energi Senior ADB Yuki Inoue dalam keterangannya, Selasa (29/11).

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa, bahas pertumbuhan ekonomi ASEAN 2023 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, (10/11/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Subprogram ini meneruskan dua subprogram sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di sektor energi dari 2014 sampai 2017, dan selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan Strategi 2030.

Subprogram tersebut mencakup reformasi tarif listrik dan penargetan subsidi yang lebih tepat, dengan dukungan bagi golongan yang lebih rentan, termasuk rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga.

Langkah-langkah tersebut telah membawa penghematan bahan bakar yang signifikan dan subsidi listrik selama periode program, sehingga membantu pemerintah untuk dapat mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada 2022.

Subprogram tersebut juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mengedepankan produksi energi terbarukan dengan mekanisme  penetapan harga baru, peraturan untuk mempromosikan sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung, sistem surya fotovoltaik di atap bangunan, kendaraan listrik, serta berbagai standar dan langkah-langkah efisiensi energi.

Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kedatangan Presiden ADB Masatsugu Asakawa di lokasi KTT G20 Indonesia, Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Melalui reformasi tersebut, pemerintah telah mengadopsi insentif energi terbarukan dan memperluas akses energi sehingga mencapai lebih dari 99 persen penduduk pada 2021, naik dari sebelumnya 84 persen pada 2014.

Beriringan dengan pernyataan bersama Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan dan Mekanisme Transisi Energi yang telah diumumkan pada pertemuan G20 di Bali pada November 2022, program tersebut juga mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan strategi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia serta transisi energi bersih, yang akan menjadi fokus dukungan ADB bagi sektor energi Indonesia ke depannya.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.