ADB Beri Utang Rp 7,83 Triliun untuk Reformasi Tata Kelola BUMN RI

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa, bahas pertumbuhan ekonomi ASEAN 2023 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, (10/11/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,83 triliun (kurs Rp 15.678 per dolar AS) untuk mendukung reformasi BUMN di Indonesia.

Pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara, yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

Adapun program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusi terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara, Yurenda Basnett , mengatakan BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

“Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (18/11).

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa, bahas pertumbuhan ekonomi ASEAN 2023 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, (10/11/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Yurenda menjelaskan, program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.

KfW, bank pembangunan Jerman, juga akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara €300 juta atau USD 295,8 juta, setara dengan Rp 4,64 triliun.

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN. Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Sejauh ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN per tahun 2021, dengan aset keseluruhan senilai USD 610 miliar, setara dengan sekitar 53 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia, menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik.

Menurut Yurida, BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak. BUMN telah menjadi garda depan dalam merespons pandemi COVID-19 dan merupakan pilar utama dalam implementasi rencana Pemulihan Ekonomi Nasional.

Meskipun terkena dampak pandemi COVID-19, kinerja keuangan BUMN terus membaik. Dari 2020 sampai 2021, laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp 13,3 triliun menjadi Rp 124 triliun, sedangkan pengembalian atas aset naik dari 0,2 persen menjadi 1,4 persen, dan pengembalian atas ekuiti meningkat dari 0,5 persen menjadi 4,5 persen.

"ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem," pungkasnya.