Agar Anggaran IKN Cukup, Pemerintah Berharap Investor Swasta dan Asing Masuk

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat konferensi pers terkait hasil Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Pemerintah menetapkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menggunakan instrumen APBN, khususnya untuk wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahun 2022-2024 mencapai Rp 43 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pada 2023 ini alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke Kementerian/Lembaga terkait antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, hingga BKPM, dengan total Rp 23,6 triliun.

"Alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang kita susun di mana 20 persen kita harapkan dapat diatasi oleh APBN dan sisanya antisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Suharso pada konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).

"Jadi di luar Rp 23,6 triliun ini pada tahun depan kita harapkan ada partisipasi dari sektor privat," tambahnya.

Suharso Sebut Investor Asing Minat Bangun IKN

Suharso mengatakan saat ini investor asing sudah ada yang menyatakan minat berinvestasi di IKN. Dia menyebut negara tersebut di antaranya Jepang dan Korea.

"Ada beberapa asing yang menyatakan berminat, tapi prosesnya itu harus proper. Ya sekarang ini yang sudah mulai masuk Korea Selatan, Jepang," ujarnya.

Desain final IKN Nusantara. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Adapun yang membuat investor asing belum menyatakan kepastian adalah karena detail perencanaan IKN belum dipaparkan kepada publik. Kendati begitu, Suharso menegaskan hal itu bukan perkara besar. Suharso menegaskan tidak ada masalah terkait lokasi IKN terhadap minat investor.

"Investor yang sekarang, yang bisa saya bilang konfirm itu kebanyakan dalam negeri. Mereka mau ikut serta dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fasilitas layanan publik, perumahan, kemudian bangunan bangunan dan lainnya," tutur Suharso.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara setidaknya memerlukan biaya Rp 466 triliun dan akan selesai 15-20 tahun. Dari porsi tersebut sebesar 19-20 persen diambil dari dana APBN dan sisanya bisa melalui skema PPP, KPBU, investor, dan instrumen lainnya di luar APBN.