Agar BLT Tepat Sasaran, Pemerintah Bakal Gandeng Tokopedia hingga Gojek

Gojek pastikan armadanya sebelum layani pengguna. Foto: Dok. Gojek

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405 triliun untuk menanggulangi dampak pandemi corona ke sektor ekonomi. Dari dana tersebut ada dana yang akan dialokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Targetnya, BLT tersebut nantinya akan disalurkan kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk ke dalam kelompok 40 persen termiskin di Indonesia, termasuk para kelompok pekerja informal.

Agar penyalurannya tepat sasaran, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral, Candra Fajri Ananda mengatakan, pemerintah bakal menggandeng pihak ketiga seperti Tokopedia hingga Gojek untuk memperoleh data kemiskinan yang valid.

“Kita masih berdiskusi dengan ekonom bagaimana kita memasukkan big data dari Gojek, Tokopedia karena untuk data kemiskinan terbaru BPS tidak punya. Itu bisa kerja sama dengan Grab, Gojek, Tokopedia sehingga bisa diberikan stimulus sekitar Rp 110 triliun untuk social safety net," ungkap Candra saat diskusi Meneropong Fiscal Policy Atasi Corona, di Jakarta, Selasa (31/3).

Seperti diketahui Presiden Jokowi menganggarkan dana mencapai Rp 405,1 triliun. Dana insentif ini dikucurkan demi menyelamatkan masyarakat dan perusahaan di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk bidang kesehatan, keamanan sosial, insentif perpajakan, hingga kredit usaha rakyat.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait antisipasi mudik Lebaran melalui telekonferensi bersama jajaran terkait dari Istana Kepresidenan Bogor. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Rinciannya yaitu sebesar Rp 75 triliun akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Chandra, saat ini pemerintah tengah memikirkan agar dana tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Pemerintah berusaha dari Kementerian Keuangan melindungi masyarakat, kita juga berpikir setelah Rp 405 triliun ini ke bawahnya bagaimana," ujar Chandra.