Ahok Curhat Tak Bisa Kampanye karena Erick Thohir, Ini Jawaban Arya Sinulingga

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku belum bisa berkampanye mendukung pasangan nomor urut 03 Ganjar-Mahfud. Alasannya, surat pengunduran dirinya belum dikeluarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Merespons hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Ahok bisa saja melakukan kampanye. Menurutnya, setelah Ahok memutuskan untuk mengundurkan diri, maka otomatis ia berhenti menjadi Komisaris Pertamina.

"Enggak usah dibuat ribet, karena sebenarnya ketika dia mengundurkan diri pada tanggal tersebut, dia langsung berhenti sebagai komisaris. Yang lain juga begitu," kata Arya kepada awak media, Kamis (8/2).

"Bahkan ada tuh ketua TKN Fanta, Arief Rosyid, ngundurin, langsung jadi ketua Fanta, nggak papa," tambahnya.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga (tengah) di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Arya membantah Erick Thohir enggan mengeluarkan surat pemberhentian Ahok. Dia menegaskan, surat tersebut masih diproses sama seperti surat pengunduran diri pejabat BUMN lainnya.

"Jadi nggak ada yang spesial bahwa Pak Ahok ditahan suratnya, nggak ada urusan. Semua juga begitu. Jadi silakan aja Pak Ahok mau kampanye, silakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Ahok mengatakan Erick Thohir enggan mengeluarkan surat pemberhentiannya sebagai Komisaris Pertamina. Atas dasar itu, ia belum berani berkampanye. Politisi PDIP itu menyebut, jika ia kampanye maka akan melanggar aturan.

"Makanya saya enggak berani kampanye, makanya kalau saya kampanye itu kena pelanggaran. Jadi aku enggak kampanye, aku enggak nyuruh kalian pilih siapa kok. Tapi kalian sudah tahu maksud gue ke mana," pungkasnya.

Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, diatur soal jabatan-jabatan tertentu dilarang untuk kampanye. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 280 ayat (2) UU Pemilu. Salah satunya yakni jabatan direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.