AHY Minta Tambah Anggaran Rp 7,5 T Buat Tuntaskan Program Sertifikat Tanah

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung DPR RI Senin (25/3/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta tambahan alokasi anggaran Rp 7,5 triliun untuk tahun anggaran 2025. Adapun Kementerian ATR/BPN mendapat pagu anggaran Rp 6,4 triliun di 2025.

Sehingga kalau disetujui oleh DPR, total alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN di 2025 mencapai Rp 14,04 triliun. AHY bilang anggaran tersebut adalah anggaran yang ideal untuk menuntaskan dan memajukan program kerja di ranah kementeriannya.

"Termasuk melanjutkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lalu menuntaskan penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dibutuhkan investasi termasuk tentunya kita ingin membangun infrastruktur di seluruh Indonesia," kata AHY saat ditemui usai Raker dengan Komisi II DPR RI, Selasa (11/6).

Saat ini Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftarkan 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 juta bidang tanah di antaranya sudah bersertifikat, atau mencapai 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024, dan mencapai 89 persen dari target PTSL keseluruhan sebesar 126 juta bidang tanah pada tahun 2025.

Suasana masyarakat menunggu Presiden Jokowi di acara penyerahan sertifikat tanah di Banyuwangi, Selasa (30/4/2024) Foto: Nadia Riso/kumparan

Sementara hingga Februari 2024, telah terealisasi 433 RDTR dan 210 RDTR telah terintegrasi Online Single Submission (OSS). Sementara dalam 100 hari kerjanya sebagai menteri, AHY telah menambah 75 RDTR yang telah menjadi Perda/Perkada dan 24 RDTR telah terintegrasi dengan sistem OSS. Sehingga total keseluruhan ada 508 RDTR, terdiri dari 494 RDTR kabupaten/kota, 5 RDTR kawasan perbatasan negara (KPN), dan 9 RDTR IKN.

AHY mengatakan dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, anggota DPR secara garis besar mengapresiasi dan mendukung Kementerian ATR/BPN dalam menuntaskan program-programnya.

"Dan tentu dengan anggaran tadi selalu kami rasionalisasi, itu lah mengapa dari kesimpulan di sesi pertama Komisi II tadi mendukung kami mengajukan penambahan anggaran dari pagu indikatif yang sudah ditetapkan," tegas AHY.