kumparan
20 Desember 2019 20:03

Airlangga: Omnibus Law Sudah Libatkan Serikat Pekerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara jumpa media terkait perekonomian Indonesia di Kemenko Perekonomian, Jumat (20/12). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dikritik oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Faisal Basri baru-baru ini. Faisal menilai RUU dengan istilah regulasi sapu jagad ini tidak melibatkan serikat pekerja dalam pembahasannya, sehingga dinilai akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pembahasan Omnibus Law telah melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja.
"Tenaga kerja pembahasan oleh Ibu Menaker (Ida Fauziyah). Termasuk berbicara serikat dengan Menaker. Juga Apindo organisasi, antara pengusaha dan serikat pekerja, source-nya ada di sana," katanya saat bincang-bincang bersama awak media di Kantornya, Jakarta, Jumat (20/12).
Ia menambahkan, para pihak terkait juga sudah mendengarkan masukan-masukan dari serikat pekerja. Bahkan salah satu regulasi mengenai tenaga kerja asing akan lebih mudah.
"Nah tetunya beberapa hal yang udah dibahas, isi hearing dan tenaga kerja asing, agar tenaga kerja ekspatriat bisa masuk tanpa proses yang panjang," sambungya.
Selain itu, Mantan Menteri Perindustrian ini menambahkan beberapa aturan baru lainnya mengenai jam kerja juga akan lebih fleksibel.
ADVERTISEMENT
"Basisnya kesepakatan kerja dan tentu hak-hak pekerja itu dijamin. Dan terkait dengan jenis pengupahannya, dimungkinkan untuk berbasis perhitungan jam kerja atau harian. Kita berikan lebih fleksibilitas," imbuhnya.
Omnibus Law adalah undang-undang yang punya daya jangkau luas, sehingga dapat merevisi banyak undang-undang sekaligus peraturan-peraturan di bawahnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan