Airlangga Tegaskan Penggunaan QRIS di ASEAN Bisa Kurangi Kebutuhan Dolar AS

Menko Airlangga Terima Kunjungan Kerja Presiden JAPINDA Yasuo Fukoda, Bahas Mitigasi Perubahan Iklim hingga Pengembangan Smart City. Foto: Dok. Menko Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendorong QRIS segera dimaksimalkan penggunaannya, khususnya di ASEAN. Bank Sentral Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menyepakati kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan.

Kerja sama tersebut akan membuat masyarakat dari kelima negara bisa berbelanja dengan menggunakan Quick Response (QR), termasuk QRIS di setiap negara tersebut. Airlangga memastikan penggunaan QRIS tersebut bisa mengurangi kebutuhan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

"Kalau QRIS bisa dipakai di regional [5 kawasan di ASEAN], maka kebutuhan terhadap dolar akan menurun," ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Selasa (6/12).

Airlangga mengatakan hal itu tentunya akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah yang selama ini mengalami pelemahan atas dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg di pasar spot, pukul 10.53 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi 0,66 persen atau 102,5 poin ke level Rp15.565 per dolar AS.

Menurutnya, penggunaan QRIS juga akan memperkuat cadangan devisa Tanah Air. Untuk itu, ia meminta agar penggunaan QRIS terus didorong.

"Tentu akan memperkuat cadangan devisa kita. Ini harus didorong agar kita lebih maju," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan pada pertemuan G20 di Bali lalu juga membahas mengenai transformasi ekonomi berbasis digital. Di mana, Indonesia direncanakan pertumbuhan ekonominya mencapai Rp 250 miliar di 2025.

Meski begitu, Indonesia tidak perlu menunggu terlalu lama sampai 2025. Sebab, kata Airlangga, pada 2022 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sudah menyentuh Rp 220 miliar.

"Jadi ini digitalisasi menjadi sangat penting. Kami mohon kepada daerah untuk terus mendorong digitalisasi," ungkap Airlangga.

Airlangga memperkirakan digitalisasi akan menjadi program Indonesia selanjutnya usai G20. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah didaulat menjadi Ketua ASEAN pada 1 Januari 2023 mendatang.

"Bapak presiden akan memegang keketuaan ASEAN dalam keketuaan ini kita targetkan digital economy framework agreement," terang Airlangga.

Di sisi lain, banyak negara yang berharap digital economy framework agreement akan terjadi pada 2025. Namun, sambungnya, Indonesia berhasil maju lebih cepat melakukan digitalisasi pada 2023.

"Kita tidak bisa menunggu tahun 2025, karena 2025 seluruhnya sudah akan berubah. Makanya dalam keketuaan Indonesia kita akan ambil alih," tutur Airlangga.