Alasan Erick Mau Jual BUMN Kecil: Seperti Benalu yang Sedot Keuntungan Induk

2 Desember 2021 11:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
zoom-in-whitePerbesar
Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
ADVERTISEMENT
Menteri BUMN Erick Thohir berencana menjual BUMN yang pendapatannya kecil, di bawah Rp 50 miliar. Erick mengibaratkan BUMN-BUMN tersebut, termasuk anak dan cucu usaha, seperti benalu yang menyedot keuntungan induknya.
ADVERTISEMENT
Erick tak menyebut BUMN mana saja ke depan yang akan dijual. Namun, rencana privatisasi ini bagian dari efisiensi di BUMN yang saat ini sudah berkurang dari 108 BUMN menjadi tinggal 41 perusahaan.
"Kita melihat anak cucu BUMN yang nilainya kecil yang dikelola tidak maksimal, ibaratnya benalu di pohon yang akhirnya (membuat) holdingisasi yang sudah rapi tersedot, apalagi bukan main business-nya," kata Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (2/12).
Sebagai contoh, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang saat ini valuasinya dalam enam bulan terakhir menjadi Rp 411 triliun. Kondisi ini harus dijaga agar tidak direcoki lagi anak dan cucu usaha Telkom yang tidak menguntungkan.
Erick menekan hal ini karena dia ingin BUMN yang ada bermain pada bisnis inti, bukan proyek-proyek kecil yang sebenarnya bisa digarap oleh pengusaha daerah. Apalagi saat ini, BUMN menghadapi tiga tantangan besar yaitu ancaman iklim global, disrupsi digital, dan ketahanan sektor kesehatan.
ADVERTISEMENT
"Contoh Telkom yang punya valuasi bagus. Tapi kalau Telkom punya anak cucu disedot-sedot lagi (keuntungannya) dan ada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di antara mereka, jatuh lagi. Mending kita fokus ke main business-nya," ujar Erick.
Rencana mengerucutkan jumlah BUMN ini juga akan menjadi angin segar bagi pengusaha daerah yang selama ini proyeknya diambil oleh BUMN-BUMN kecil. Erick berharap Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh pada rencana ini. Dia juga sudah meminta restu ke berapa pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kejaksaan RI.