Alasan Pemerintah Tak Turunkan Harga BBM di 2020: Penjualan Turun

Petugas mengisi bahan bakar pertamax di SPBU Pertamina. Foto: Dok. Pertamina

Kementerian ESDM membeberkan alasan harga BBM nonsubsidi atau jenis BBM umum (JBU) tidak turun sepanjang tahun lalu meski harga minyak mentah jatuh, yakni karena penjualan BBM di dalam negeri anjlok. Turunnya konsumsi BBM sepanjang 2020 merupakan dampak terbatasnya aktivitas masyarakat.

Berdasarkan laporan badan usaha, hingga Desember 2020, penjualan BBM nonsubsidi sekitar 41,13 juta kiloliter. Padahal rata-rata penjualan bensin di 2019 dan 2018 di level 70 juta KL.

Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah mengoreksi formula harga BBM saat masa pandemi, menyesuaikan dengan harga minyak mentah yang rendah.

"Kemudian kenapa badan usaha belum juga turunkan karena di masa pandemi ini volume penjualan kecil dan biaya distribusi yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 1.800 itu menjadi meningkat," ujar Soerjaningsih. kata dia dalam konferensi pers, Senin (18/1).

Ilustrasi SPBU Shell Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Dia berharap tahun ini badan usaha bisa menjalankan kebijakan formula harga BBM yang ditetapkan Kementerian ESDM seiring dengan perbaikan ekonomi dan membaiknya harga minyak mentah dunia.

"Namun demikian, kami monitor terus kebijakan BU tetep untuk mematuhi formula harga yang ditetapkan pemerintah," tutur Soerjaningsih.

Penurunan penjualan BBM cukup parah terjadi pada Maret-April 2020 saat wabah corona mulai masuk dan pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Saat itu, PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha melaporkan terjadi penurunan penjualan BBM hinga 35 persen.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, penurunan penjualan BBM bulan lalu merupakan penurunan penjualan paling rendah dalam sejarah Pertamina.

Penurunan penjualan terjadi di terutama di kota-kota besar. Rinciannya, DKI Jakarta 59 persen, Bandung 57 persen, Makassar 53 persen, dan kota-kota lain di atas 40 persen.