Anak Buah Luhut soal GSI: Saya Kurang Hati-hati soal Potensi Konflik Kepentingan

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: dok. WulingMotors

Kepemilikan saham Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) atau GSI Lab dipersoalkan. Luhut dituding berbisnis tes PCR. Sebab, ada saham PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra di GSI Lab.

Terkait hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto, mengaku bahwa tudingan yang menyerang Luhut itu karena ketidakhati-hatiannya.

Seto, yang ditugaskan Luhut untuk membantu pemerintah meningkatkan kapasitas PCR di dalam negeri pada masa awal pandemi di 2020, menyebut keterlibatan Luhut di GSI Lab terjadi karena situasi di masa awal pandemi yang membutuhkan keputusan cepat.

Peningkatan kapasitas PCR ini akan butuh waktu lama jika mengandalkan anggaran pemerintah, mulai dari proses penganggaran, tender, sampai kemudian sampai pembayaran. Maka berbagai pihak bergotong royong untuk membantu. Dari sini lah GSI Lab berawal.

"Memang saya akui, saya kurang hati-hati dalam mengingatkan Pak Luhut terkait dengan saham GSI sehingga muncul potensi conflict of interest ini buat pak Luhut (jujur saya sendiri juga lupa kalau Toba Sejahtera berpartisipasi di GSI). Tapi memang kondisi pada saat GSI didirikan saat itu membutuhkan keputusan yang cepat terkait peningkatan kapasitas test PCR ini," kata Seto dalam keterangan tertulis, Senin (8/11).

Peroses pengecekan PCR di GSI Lab. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ia menegaskan, GSI Lab didirikan untuk tujuan sosial. Tidak ada keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Berbagai pihak bergotong-royong ingin membantu pemerintah meningkatkan kapasitas tes PCR di dalam negeri.

"Di dalam perjanjian pemegang saham GSI, ada ketentuan bahwa 51 persen dari keuntungan harus digunakan kembali untuk tujuan sosial. Oleh karena itu, sampai detik ini tidak ada pembagian keuntungan seperti dividen kepada pemegang saham. Hasil laba yang lain digunakan untuk melakukan reinvestasi terhadap peralatan atau kelengkapan lab yang lain (salah satunya adalah untuk melakukan genome sequencing). Perlu diketahui, ketika diawal operasi GSI ini menggunakan fasilitas tanah dan bangunan secara gratis yang diberikan oleh salah satu pemegang saham," ujarnya.

Petugas mengecek sampel di GSI Lab. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Seto juga menjelaskan, setiap keputusan yang diambil Luhut saat menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali didasarkan pada data dan situasi. "Tidak ada satupun keputusan yang diambil oleh Pak Luhut yang kami usulkan, karena mengedepankan kepentingan GSI, termasuk usulan mengenai PCR untuk penumpang pesawat," katanya.

"Pak Luhut ditunjuk Koordinator PPKM Jawa-Bali pada Juli 2020, jauh setelah pendirian GSI. Alasan penggunaan PCR untuk penumpang pesawat juga diberlakukan karena peningkatan risiko kasus. Lalu, pada bulan September ketika tren kasus mulai menurun diiringi dengan pelaksanaan prokes yang baik, kami juga mengusulkan menurunkan syarat untuk penumpang pesawat dari PCR menjadi antigen asalkan mereka sudah 2 kali vaksin. Kalau memang Pak Luhut ingin menguntungkan GSI, buat apa syarat tersebut diubah? Sebagai tambahan, di kantor kami, biasanya PCR atau antigen dilakukan oleh Medistra, RS Pertamina, RS Bunda, dan SpeedLab. Tidak pernah GSI," tutur Seto.