Diskusi Polemik Sindo Trijaya

Analis Asuransi Minta Sri Mulyani Talangi Gagal Bayar Jiwasraya

18 Januari 2020 13:29 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Diskusi Polemik Sindo Trijaya dengan tema Jiwasraya dan Prospek Asuransi. Foto: Moh Fajri/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Diskusi Polemik Sindo Trijaya dengan tema Jiwasraya dan Prospek Asuransi. Foto: Moh Fajri/kumparan
ADVERTISEMENT
Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus bergulir dan merembet ke mana-mana. Nasabah hingga agen yang merasa dirugikan pun angkat bicara. Aparat penegak hukum juga mulai menindak pihak-pihak yang terkait persoalan Jiwasraya.
ADVERTISEMENT
Pemerhati dan Analis Asuransi Irvan Rahardjo menganggap kasus Jiwasraya disebabkan kurang perhatiannya pemerintah terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan bailout atau talangan atas gagal bayar klaim Jiwasraya.
“Saya hanya sampai pada solusi kita serukan ke Menteri Keuangan untuk mem-bailout Jiwasraya dan seluruh rangkaian persoalan yang kurang lebih sama, setelah ini akan ada yang sudah disebut-sebut, terus ada lagi,” kata Irvan saat Diskusi Polemik di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (18/1).
Bailout pada intinya adalah pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada perusahaan yang berada di ambang kegagalan atau kebangkrutan.
Ilustrasi Jiwasraya. Foto: Shutter Stock
Irvan mengatakan, langkah yang disarankannya itu tidak terlepas dari pemerintah yang dianggapnya mempunyai utang ke perusahaan asuransi.
“Pemerintah selama puluhan tahun ini absen dan pemerintah berutang ke industri asuransi, karena industri terbengkalai, warga negara kelas 2. Saya serukan bailout, cari uangnya dari mana terserah. Negara defisit dan seterusnya kita masih ada IMF karena pemerintah berutang ke republik ini,” ujar Irvan.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, Irvan menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang ingin merombak jajaran yang bergerak di bidang asuransi. Namun sebelum ke sana, ia menegaskan, yang penting direformasi adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kemarin presiden sudah menyerukan reformasi asuransi. Saya mengatakan yang perlu direformasi lebih dulu adalah OJK karena OJK penuh dengan konflik kepentingan,” tutur Irvan.
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten