Andre Rosiade ke Sri Mulyani: Katanya Menkeu Terbaik, Tapi Tunggak Utang ke BUMN

Andre Rosiade Foto: Jodi Hermawan/kumparan

Komisi VI DPR RI memanggil PT KAI (Persero) dan PT Jasa Marga Tbk (Persero). Anggota dewan ingin mengetahui utang pemerintah yang belum dibayar kepada dua BUMN tersebut.

Dalam sesi pendalaman dari legislatif, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, bendahara negara memiliki kebiasaan berutang, salah satunya ke perusahaan-perusahaan negara. Padahal BUMN banyak menerima penugasan yang sifatnya wajib dari negara.

"Ini PR (pekerjaan rumah) kita betul, dari pembahasan seminggu ini memang penyakit pemerintah ini wabil khusus Menteri Keuangan hobi berutang ke BUMN. BUMN kita dibebankan tugas-tugas, tapi pemerintah melalui Kementerian Keuangan hobinya tidak mau bayar sesuai tahun anggaran berlaku," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6).

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyampaian SPT elektronik di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Andre menjelaskan, seharusnya pemerintah segera membayar utang ke BUMN di tahun yang sama saat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada BUMN itu keluar. Jangan sampai diulur hingga bertahun-tahun.

"Katanya menteri keuangan terbaik tapi yang ada bukan hanya hobi berutang ke luar negeri, Menteri Keuangan kita juga hobi berutang ke BUMN. Ini sebagai catatan agar Menkeu kita jangan hobi berutang ke BUMN," lanjut Andre.

Dalam rapat ini, KAI membeberkan utang pemerintah ke perusahaan mencapai Rp 257,87 miliar dari rentang waktu 2015, 2016, dan 2019. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo merinci utang 2015 mencapai Rp 108,27 miliar, utang 2016 sebanyak 2,22 miliar, dan utang 2019 sebesar Rp 147,38 miliar.

Sedangkan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menyebut pemerintah masih memiliki utang Rp 5,02 triliun yang berasal dari pembelian lahan 2016 hingga 2020 yang belum dibayar. Sedangkan utang yang sudah dibayar dalam rentang waktu yang sama mencapai Rp 22,2 triliun.

"Saya harapkan Jasa Marga, kalau bisa ke depan (Lembaga Manajemen Aset Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan), saya melihat setelah diaudit BPK, LMAN juga harus verifikasi. Ini perlu catatan kalau dua kali verifikasi, ini nambah proses berkepanjangan (pencairan utangnya)," ujar Andre Rosiade.