Anggaran Belanja Bansos Capai Rp 70,5 Triliun per Mei 2024, Naik 12 Persen

27 Juni 2024 10:59 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024 di Jakarta, Jumat (26/4/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024 di Jakarta, Jumat (26/4/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) meningkat 12,7 persen yoy menjadi Rp 70,5 triliun hingga Mei 2024.
ADVERTISEMENT
“Untuk belanja bantuan sosial ini mencapai Rp 70,5 triliun, lebih besar dari belanja modal. Ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkan bansos tahun lalu Rp 62,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa virtual, Kamis (27/6).
Rincian bansos Rp 70,5 triliun, dengan alokasi anggaran terbesar untuk Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp 37,4 triliun untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mendapat jatah belanja bansos senilai Rp 19,3 triliun untuk bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta.
Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat belanja bansos Rp 11,9 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1,5 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa.
ADVERTISEMENT
“Kementerian Agama sebesar Rp 1,6 triliun juga dalam bentuk PIP dan KIP, tapi untuk sekolah berbasis agama, 1,5 juta untuk PIP dan 47 ribu mahasiswa untuk KIP,” tutur Sri Mulyani.
Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencairkan dana Rp 100 miliar untuk tanggap darurat bencana.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu. Sedangkan realisasi belanja non K/L mencapai Rp 435,6 triliun.