Anggaran Bengkak, Sri Mulyani Mulai Bahas PMN Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Foto: Dok. Istimewa

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menimbulkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Adapun cost overrun yang dialami proyek KCJB ini diperkirakan mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.

Merespons hal tersebut, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pembengkakan ini rencananya bakal ditambal melalui patungan konsorsium dan menggunakan utang.

Arya menjelaskan sebesar 25 persen dari biaya tambahan itu ditanggung konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China.

"Buat cost overrun ini akan dibagi nanti diperkirakan 25 persen itu masing-masing akan chip in, BUMN Indonesia akan chip in BUMN China akan chip in sesuai dengan komposisinya," ujar Arya.

"Kita perkirakan chip in-nya Rp 4 triliun, yang dimasukkan ke KAI lewat PNM (Penyertaan Modal Negara)," sambung Arya.

Saat ini Kementerian Keuangan tengah membahas kucuran PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 4,1 triliun, yang dialokasikan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hal ini diungkapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kurnia Chairi. Dia mengatakan pada dasarnya pemerintah sudah mengambil keputusan.

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (18/7/2022). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto

"Untuk KCJB masalah apakah itu nanti akan dialokasikan, sepertinya sudah ada keputusan dari pemerintah dari perpres-perpres yang ada dapat memberikan dukungan kepada konsorsium BUMN melalui PT KAI," ungkapnya saat Bincang DJKN dan DJA, Jumat (12/8).

Kendati demikian, Kurnia tidak dapat membeberkan lebih jauh kapan suntikan modal melalui PMN ini akan dicairkan.

"Lalu kapan? Ini sedang kita bahas nanti apabila ada progres dari keputusan pemerintah terhadap KCIC akan kita sampaikan berikutnya," tandasnya.

Sebelumnya, proyek KCJB yang digarap BUMN dan perusahaan China kembali mendapatkan kucuran Rp 4,1 triliun melalui PMN. Tambahan modal tersebut merupakan usulan Menteri BUMN Erick Thohir dan sudah mendapatkan restu dari Komisi VI DPR RI di awal Juli 2022 lalu.