Anggaran Kemenko Perekonomian Turun Rp 4,8 Miliar di 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Foto: Zaki/Humas Kemenko Perekonomian

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2020. Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir.

Dalam rapat RKAKL tahun 2020 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp 409,35 miliar. Besaran ini turun tipis dari pagu indikatif 2019.

“Berarti turun Rp 4,8 miliar dari 2019. Tapi tidak berarti kegiatan dan programnya turun, tapi naik. Memang ini sudah kita sesuaikan dengan pagu indikatif sesuai arahan Presiden,” ungkap Darmin di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (25/4).

Kata Darmin, salah satu program yang bertambah adalah penerimaan pegawai baru di lingkungan Kemenko Perekonomian. Penambahan pegawai baru tersebut bertujuan untuk menggantikan pegawai tidak tetap.

Adanya penambahan pegawai ini juga menyebabkan kebutuhan belanja pegawai dan operasional meningkat. Namun dengan pagu indikatif yang turun, Darmin pun menyatakan pihaknya akan berusaha melakukan efisiensi.

“Tadi itu, kemudian kita akan melakukan mau tidak mau harus melakukan optimalisasi dan efisiensi. Kalau tidak kita enggak bisa membayar pegawai,” ujarnya.

Selain itu, Darmin mengatakan, tema besar Rencana Kerja Pemerintah 2020 adalah peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas. Untuk itu, pihaknya telah menetapkan 26 program prioritas tahun 2020. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung program prioritas nasional di bidang ekonomi dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, antara lain: (i) Infrastruktur dan pemerataan wilayah; (ii) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja; (iii) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

“Pemerintah akan masuk secara besar-besaran pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka pertumbuhan ekonomi kita akan bisa lebih baik ke depan,” ujar Darmin.

Sedangkan untuk sasaran pembangunan ekonomi di 2020, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,0 persen, tingkat pengangguran sebesar 4,8-5,0 persen dan rasio gini sebesar 0,375-0,380.