Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T, Bank Dunia Beri Catatan Implementasinya

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto

Bank Dunia atau World Bank menyoroti program prioritas Prabowo-Gibran. Khususnya program makan bergizi gratis yang akan menelan anggaran hingga Rp 71 triliun.

Dalam laporan terbaru Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024 yang rilis pada Senin (24/6), lembaga yang bermarkas di AS itu menyebut makan bergizi gratis untuk anak sekolah dengan istilah school meals.

Bank Dunia mengaku kebijakan makan gratis di sekolah memang populer di berbagai negara. Bahkan, pada tahun 2022 ada 418 juta anak di dunia yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Sayangnya, Bank Dunia menyebut program makan gratis di sekolah tidak efektif mengatasi stunting. Pasalnya, stunting dapat dicegah dalam periode 1000 hari dari awal kehamilan. Adapun 1.000 hari pertama kehidupan anak, dimulai dari awal kehamilan hingga 2 tahun setelah lahir sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh kembang tetap optimal.

“Satu hal yang penting adalah bukti internasional menunjukkan bahwa makanan sekolah paling efektif jika dilengkapi dengan intervensi pendidikan, kesehatan, dan gizi, serta jaring pengaman dasar,” tulis Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024, dikutip Rabu (26/6).

Meski tidak bisa menurunkan angka stunting, Bank Dunia menyebut program ini bisa mengantisipasi gejala anemia pada anak.

“Makanan di sekolah mungkin berdampak pada keragaman pola makan dan anemia pada anak-anak yang bersekolah, meskipun hal ini bergantung pada komoditas spesifik yang ditawarkan,” tulis laporan itu.

Bank Dunia menjelaskan program makan di sekolah memiliki beberapa tujuan. Antara lain, meningkatkan kesehatan dan gizi, meningkatkan kehadiran dan pembelajaran, serta perlindungan sosial.

Di sisi lain, Bank Dunia menyebut school meals memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Dari sisi biaya, modalitas intervensi yang dipilih (makanan, kudapan, atau ransum untuk dibawa pulang), kualitas makanan (komposisi dan ukuran), jenis pengadaan (lokal atau terpusat), jumlah penerima manfaat, dan konteks geografis, logistik, dan kondisi iklim akan sangat mempengaruhi.

Manajemen Model

Dalam hal implmentasi, Bank Dunia menyatakan praktik makan gratis di sekolah memiliki model yang tersentralisasi hingga terdesentralisasi. Untuk itu, diperlukan perhitungan akuntabilitas dan risiko secara transparan. Misalnya, pemerintah wajib memastikan pengendalian kualitas pendinginan, penyimpanan, penyiapan dan pengiriman makanan untuk menghindari bahaya kesehatan.

Simulasi makan siang gratis di SMPN Curug 2, Kamis (29/2/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Program makan gratis di negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi lebih bergantung pada pengadaan lokal, untuk mendorong produksi lokal dan petani kecil dengan menghasilkan permintaan yang stabil terhadap produk-produk mereka.

“Program dengan pengadaan lokal juga dapat memperkuat akuntabilitas dan memfasilitasi penerapan menu yang sesuai dengan budaya,” katanya.

Namun demikian, program makan gratis memerlukan tingkat kapasitas manajemen pemerintah daerah dan sekolah yang tinggi. Bank Dunia menilai, model yang terpusat dapat mengelola risiko makanan dengan lebih baik, pengawasan dan pengendalian kualitas yang juga lebih baik untuk menghindari keracunan makanan.

Bank Dunia juga menyarankan model rantai pasok yang dapat digabungkan dengan model lainnya, agar pengadaan bahan pokok dan pangan tidak mudah rusak.

“Namun, hal ini mungkin akan meningkatkan kompleksitas implementasi,” kata Bank Dunia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran makan bergizi gratis akan diberikan secara bertahap. Dengan total alokasi sebesar Rp 71 triliun di 2025.

“Program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, untuk tahun pertama pemerintahan beliau di tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani.

Bendahara negara itu menyebut angka Rp 71 triliun merupakan kesepakatan dengan pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Angka tersebut juga sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen.

“Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Angka Rp 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” pungkasnya.