Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T, Ekonom Ingatkan Jangan Jadi Lahan Korupsi

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai program makan bergizi gratis rawan menjadi program yang akan dikorupsi. Adapun, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk membiayai program tersebut di tahun depan.

“Jangan sampai kasih makan siang tapi akhirnya banyak korupsi lagi kan," kata Aviliani kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (25/6).

Aviliani mengatakan pemberian anggaran secara bertahap merupakan hal yang bagus. Pasalnya, pemberian anggaran secara langsung dengan nominal jumbo, dapat membuat investor bertanya-tanya.

"Kalau Rp 400 triliun kan pasti investor udah mempertanyakan dong, kalau anggaran sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Itu kan menjadi pertanyaan mereka pastinya terhadap multiplier efek ekonomi dan itu akan berdampak juga nanti pada obligasi yang dijual pemerintah," ungkap Aviliani.

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani di Kompleks Kementerian Keuangan, Selasa (25/6/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Aviliani menyebut pemerintah harus segera merinci anggaran untuk makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan investor.

"Karena sebenarnya kalau bisa sudah bisa menyampaikan clue-clue sebenarnya nanti itu di Agustus itu seperti apa sih (anggaran rinci),” kata Aviliani.

“Jadi ini juga untuk supaya investor bisa masuk lagi kan. Sekarang kan banyak yang keluar juga nih gara-gara itu. Paling nggak membuat perencanaan yang, kalau sekarang kan baru asumsi, belum ada angka-angka kan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab banyak anggaran kementerian di 2025 atau era Prabowo-Gibran yang dipotong alias lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal itu terjadi ketika program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran membutuhkan dana jumbo

"Tentu itu jadi program di kementerian masing-masing, dan masing-masing kementerian ada menterinya, dan masing-masing menteri punya programnya. Itu dibahas antara kementerian dengan mitranya di DPR, dan itu masuk ke Badan Anggaran (Banggar)," kata Airlangga saat ditemui di kawasan Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jakarta, Senin (17/6).

Di lain sisi, anggaran sektor pendidikan dan kesehatan tahun 2025 melesat. Anggaran pendidikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025 di kisaran Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Angka tersebut naik hingga Rp 76 triliun dari anggaran pendidikan dalam APBN 2024 Rp 665 triliun.

Anggaran belanja kesehatan juga terkerek di tahun depan. Dalam KEM PPKF 2025, belanja anggaran kesehatan 2025 mencapai Rp 217,8 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Melalui beberapa program unggulan, seperti peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, serta perbaikan sarana dan prasarana. Sementara belanja kesehatan diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, hingga penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.