Anggaran Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Belum Cair Semua, Kenapa?

24 Agustus 2022 20:09
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara. Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara. Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah masih menggarap proyek Kereta Api (KA) Makassar-Parepare yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor perkeretaapian. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara mengatakan alokasi anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,1 triliun.
ADVERTISEMENT
"Alokasi yang paling besar ada di KA Makassar sebesar Rp 2,1 triliun dan masih dalam proses. Ini menjadi stasiun bersejarah di Sulawesi," kata Qoswara di Stasiun Bandara Baru Yogyakarta, Rabu (23/8).
Dari total anggaran, realisasi dana pembebasan lahan mencapai Rp 859,99 miliar atau 40,86 persen per 19 Agustus 2022. Qoswara menyebut sisa alokasi dana tersebut masih berada di LMAN. Salah satu penyebab belum cairnya anggaran itu karena perizinan khususnya terkait lahan belum usai.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Ilustrasi pekerja rel kereta api Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pekerja rel kereta api Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
"Titipan dana yang ada di LMAN dari kementerian atau lembaga perhubungan. Kita ingin izin-izin awal seperti penetapan lokasi dipercepat," ujar Qoswara.
Qoswara menyebut alasan izin dipercepat sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa PSN harus diselesaikan paling lama di semester 1 tahun 2024. Sehingga masyarakat bisa segera memanfaatkan proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
"Agar masyarakat bisa menikmati (PSN) inilah contohnya. Bagaimana proyek ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jika tanahnya tidak siap sejak awal," terang Qoswara.
Qoswara menekankan persiapan pembebasan lahan memerlukan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan hingga Badan Pertanahan.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020