Anggota Banggar DPR: Rp 530 T Belanja Pemerintah Pusat yang Menikmati ASN

25 Juni 2024 14:30 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima berkas hasil rapat dan pandangan mini fraksi dari Ketua Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Dolfie OFP (kiri) saat rapat paripurna. Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima berkas hasil rapat dan pandangan mini fraksi dari Ketua Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Dolfie OFP (kiri) saat rapat paripurna. Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie O.F.P mengatakan, belanja pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp 530 triliun ternyata yang menikmati adalah ASN.
ADVERTISEMENT
"Jadi kalau berdasarkan belanja pemerintah pusat 2024 profilnya seperti ini. Kalau dilihat siapa yang menerima manfaat dari belanja pemerintah pusat, yang menerima manfaat 48 persen ASN, birokrasi. Nilainya Rp 530 triliun. Untuk berapa orang ASN kita? 45 juta," kata Dolfie dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pusat, Selasa (25/6).
Sisanya, sebanyak Rp 560 triliun belanja pemerintah pusat yang merasakan manfaatnya adalah rakyat.
"Yang menerima masyarakat berapa? Rp 560 triliun. Jadi birokrasi kita ini biayanya Rp 530 triliun untuk memberikan manfaat Rp 560 triliun. Jadi lebih besar biaya kerja birokrasi kita untuk mensejahterakan rakyat," kata Politikus PDIP itu.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock
Sementara dalam kategori belanja pemerintah pusat yang sifatnya operasional dan non operasional, belanja untuk operasional mencapai Rp 333,5 triliun atau 30 persen. Dolfie memaklumi porsi ini karena ada kebutuhan gaji dan biaya rutin lainnya.
ADVERTISEMENT
Belanja pemerintah pusat kategori non operasional yang dia catat sebesar Rp 757 triliun atau 70 persen. Dalam komponen ini, Dolfie mencatat ada sebanyak Rp 290 triliun atau 27 persen belanja pemerintah pusat bersifat non prioritas.
"Tadi pak Isa (Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan) menjelaskan bawah salah satu spending better itu bagaimana non prioritas Rp 290 triliun itu diefisienkan. Kalau dari situ, Rp 50 triliun saja kita pindahkan itu sudah sangat berarti. Tapi faktanya lima tahun ini profilnya (perbandingan porsi belanja) enggak berubah, begini saja," kata dia.