Anggota DPR Usul Tarif Batas Atas dan Bawah di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

24 November 2022 13:29 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rangkaian comprehensive inspection train (CIT) Kereta Cepat menjalani persiapan untuk uji coba dinamis di jalur Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/11/2022). Foto: Novrian Arbi/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Rangkaian comprehensive inspection train (CIT) Kereta Cepat menjalani persiapan untuk uji coba dinamis di jalur Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/11/2022). Foto: Novrian Arbi/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditargetkan beroperasi pada Juni 2023. Dengan panjang lintasan 143,2 km dan akan menghubungkan empat stasiun di dalamnya, KCJB ditakutkan akan mematikan usaha-usaha transportasi umum lainnya.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin mengatakan, agar tercipta persaingan usaha yang sehat, perlu ada regulasi yang mengatur tarif batas atas dan batas bawah KCJB.
"Kami meminta adanya batas atas dan batas bawah harga tiket kereta api, hal ini untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan usaha UKM di bidang transportasi seperti bus dan travel," kata Hamid saat Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan, Kamis (24/11).
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan mematok tarif tiket KCJB Rp 125 ribu sampai Rp 250 ribu untuk tiga tahun pertama. Setelah itu, tarifnya naik menjadi Rp 150 ribu hingga Rp 350 ribu.
"Kami menilai harga tiket terlalu rendah sehingga berpotensi mengambil ceruk pasar angkutan bus dan travel yang kini harga tiketnya Rp 80-120 ribu dan bahkan ada yang mencapai Rp 150 ribu bergantung pada tipe layanan," kata Hamid.
ADVERTISEMENT
Menurut Hamid, proyek KCJB ini sejatinya dibangun untuk mengalihkan banyaknya pengguna moda transportasi pribadi, bukan justru menjadi kompetitor bagi pelaku usaha transportasi umum yang skalanya lebih kecil tapi banyak menyerap tenaga kerja.
"Jangan sampai untuk menyelamatkan bisnis kereta cepat yang memang dari awal banyak polemik bahkan terkesan ceroboh, membuat ribuan orang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan," pungkasnya.