Bisnis
·
21 September 2020 12:53

Anggota Komisi IV DPR Cecar Mentan Soal Pembagian Traktor

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Anggota Komisi IV DPR Cecar Mentan Soal Pembagian Traktor (104399)
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dicecar anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, terkait masalah distribusi traktor oleh petani yang dilakukan oleh kader partai.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut disampaikan Darori dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian soal Penyesuaian RKA K/L TA 2021 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
"Saya ingin klarifikasi kepada Pak Menteri. Pak Menteri saya baru dapat laporan dari dapil saya Kebumen, dekat rumah saya. Hari Jumat yang lalu Bapak menugaskan petugas partai menyerahkan traktor 50 unit? Ini saya mohon klarifikasinya. Karena apa? Karena kami sendiri belum menyerahkan," ujar Darori saat rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Senin (21/9).
Darori mengatakan dirinya menerima laporan tersebut dari beberapa pihak, termasuk laporan langsung dari petani yang menerima traktor tersebut.
Bahkan, Darori mengklaim dirinya memiliki bukti rekaman soal adanya petugas partai yang ditugaskan Mentan untuk bagi-bagi traktor.
ADVERTISEMENT
Atas pertanyaan tersebut, Yasin menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Dia mengaku tidak pernah menugaskan orang partai untuk bagi-bagi traktor.
"Tidak ada perintah dari mentan seperti itu. Saya akan cek. Dan saya akan turunkan tim khusus untuk mengklarifikasi," jawab Yasin. Menurutnya, program-program Kementerian Pertanian tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan partai manapun.
Anggota Komisi IV DPR Cecar Mentan Soal Pembagian Traktor (104400)
Petani membajak sawah menggunakan traktor di Desa Tambak Baya, Lebak, Banten. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
"Tidak ada masalah partai dalam program yang ada. Semuanya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Saya akan bersama komisi IV Insyaallah," sambungnya.
Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa semua alokasi program bantuan, termasuk bantuan traktor kepada petani harus melalui serangkaian SOP termasuk pendataan Calon Petani Calon Lahan (CPCL).
Namun, dia tidak menampik bahwa untuk melaksanakan sebuah program pihaknya kadang kala harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian lain.
ADVERTISEMENT
"Tidak ada catatan seperti itu dan tidak ada alokasi tanpa CPCL. Semua harus melalui SOP. Insyaallah doakan saya bisa jaga. Dan masukan seperti ini sangat berharga mungkin kita akan cek sama-sama di lapangan," tandasnya.