Anggota Komisi VI DPR Kaget PT Timah Bisa Rugi Rp 450 Miliar di 2023

Ilustrasi PT Timah Indonesia di Bangka. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Komisi VI DPR RI mengaku terkejut dengan kinerja keuangan PT Timah (Persero) Tbk (TINS) yang mengalami kerugian bersih sebesar hampir Rp 450 miliar sepanjang tahun 2023.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menilai Direktur Utama PT Timah, Ahmad Dani Virsal, terlihat biasa saja saat menjelaskan kinerja keuangan perseroan yang ambles di tengah kemelut kasus korupsi.

“Memang ketika saya menerima bahan presentasi ini saya terkejut pak, tak ada secuil pun sense of crisis. Padahal beberapa Direksi PT Timah berada di dalam tahanan,” ujar Harris saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Selasa (2/4).

Harris menuturkan, seharusnya Ahmad menjelaskan titik mula penyebab kerugian perusahaan secara rinci. Pasalnya, pendapatan perusahaan konsisten menurun dalam 3 tahun terakhir seiring dengan penurunan produksi bijih dan logam timah.

PT Timah mencatat penurunan pendapatan yang konsisten, dari Rp 14,6 triliun di tahun 2021, turun menjadi Rp 12,5 triliun di tahun 2022, dan anjlok lagi 33 persen menjadi Rp 8,3 triliun di 2023.

Namun, lanjut Harris, pencapaian laba rugi perusahaan terjadi fluktuasi. Misal pada 2020 rugi bersih Rp 340 miliar, tahun 2021 untung Rp 1,3 triliun, tahun 2022 untung Rp 1 triliun, namun kembali rugi bersih Rp 450 miliar di 2023.

Sementara itu, PT Timah juga mencatat EBITDA anjlok 71 persen, dari sebelumnya Rp 2,3 triliun di tahun 2022, menjadi hanya Rp 684 miliar di tahun 2023.

“Harus dijelaskan pak. Kenapa EBITDA juga turun 71 persen, kemudian tadi ditunjukkan bahwa utangnya meningkat, catatan saya apa benar Debit to Equity Ratio-nya masih sehat?“ tegas Harris.

PT Timah mencatat kenaikan interest bearing debt mencapai Rp 3,5 triliun di tahun 2023, naik 26 persen dari tahun 2022, dengan nilai aset yang menurun menjadi Rp 12,85 triliun. Sementara ekuitas juga turun menjadi Rp 6,2 triliun.

Penurunan juga terlihat dari kontribusi sektor pajak kepada Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dari Rp 725 miliar di 2021, turun menjadi Rp 625 miliar di 2022, menjadi hanya Rp 429 miliar di 2023.