Antisipasi Corona, SKK Migas Usulkan Stimulus Fiskal untuk KKKS ke Pemerintah

SKK Migas tinjau Segat Gas Plant EMP Bentu di Kabupaten Pelalawan, Riau. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Pandemi COVID-19 menghantam banyak sektor bisnis nasional. Industri hulu minyak dan gas nasional menjadi salah satu korbannya karena harga minyak dunia anjlok.

Faktor rendahnya harga minyak dan LNG di tengah pandemi COVID-19 turut berdampak pada besaran investasi sektor hulu migas. Investasi yang awalnya ditargetkan USD 13,8 miliar, namun berdasarkan kondisi saat ini hanya bisa mencapai USD 11,8 miliar.

Akibat penyebaran virus ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan stimulus ke pemerintah bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terdampak.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto membeberkan, ada sembilan stimulus yang diajukan. Pertama, penundaan pencadangan biaya Abandonment Site Restoration (ASR) atau kewajiban untuk memulihkan lingkungan pasca kegiatan hulu migas selesai.

"Kedua, tax holiday untuk pajak penghasilan berupa pembebasan branch profit tax atau BPT. Insentif ini diberikan apabila BPT ditanamkan kembali di Indonesia," kata dia dalam Focus Group Discussion (FGD) Manajemen SKK Migas secara virtual, Senin (15/6).

Ketiga, pembebasan PPN LNG melalui penerbitan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Keempat, Barang Milik Negara (BMN) hulu migas tidak dikenakan biaya sewa. Kelima, menghapuskan biaya pemanfaatan kilang LNG badak sebesar USD 0,22 per MMBtu.

Keenam, pengurangan hingga 100 persen dari pajak-pajak tidak langsung. Dwi merinci, pengurangan itu antara lain PBB migas, percepatan reimbursement PPN, serta pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI untuk wilayah kerja eksploitasi dan setelah produksi komersial dalam gross split.

Ketujuh, gas dapat dijual dengan harga diskon untuk semua skema Take or Pay (TOP) dan DCQ.

"Kedelapan, memberikan insentif untuk batas waktu tertentu seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, dan domestic market obligation (DMO) full price," terangnya.

Kesembilan, dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.

Selain mengusulkan sembilan stimulus ini untuk menyelamatkan KKKS, SKK Migas juga meninjau rencana kerja 2020. Lalu, melakukan penilaian menyeluruh terkait opsi harga minyak untuk memperhitungkan keekonomian lapangan.

"Kami juga evaluasi kembali penundaan planned shutdown," ucap Dwi.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. Foto: Dok. SKK Migas

SKK Migas juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait pengecualian mobilisasi barang dan personel selama masa pandemi ini untuk industri hulu migas. Pihak terkait yang dimaksud mulai dari Menteri Hukum dan Ham, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, hingga Pemerintah Daerah.

Selain itu, Dwi juga meminta KKKS melakukan negosiasi ulang kontrak-kontrak yang ada agar biaya produksi bisa efisien. Kepada KKKS, Dwi juga meminta KKKS memaksimalkan tangki dan kapan untuk penyimpanan sementara migas.

"Terakhir, kami berharap tidak terjadi PHK di industri hulu migas," terangnya.

Dwi berharap langkah-langkah ini dapat membantu Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk memaksimalkan kinerjanya disaat sulit seperti ini. Selain target investasi, SKK Migas juga melakukan penyesuaian terhadap target lifting minyak sebesar 705 ribu barel per hari (bph), turun dari target awal 755 ribu bph.

“Selain itu untuk produksi gas, turunnya tingkat penyerapan gas oleh pembeli membuat target produksi ikut turun hingga 15 persen,” ujar Dwi.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

*****

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!