Antisipasi Krisis Panjang, Pengusaha Desak Jokowi Bentuk Satgas Ekonomi

Pedagang menunggu pembeli di Pasar Tradisional Peunayung, Banda Aceh, Aceh. Foto: ANTARA FOTO/Ampelsa

Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona saat ini dinilai belum maksimal. Berbagai kebijakan di sektor ekonomi juga dinilai belum terkoordinasi dengan baik.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pemerintah perlu membentuk entitas baru untuk meredam risiko krisis ekonomi. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas (satgas) ekonomi.

Nantinya, satgas itu akan bertanggung jawab langsung ke Presiden Jokowi. Tugasnya juga hanya fokus menangani permasalahan dan pemulihan ekonomi domestik.

“Kebijakan yang selama ini dikeluarkan, ada implementasi di lapangan enggak sinkron dengan stakeholder. Harus ada entitas yang secara khusus menangani konteks ekonomi, satgas termasuk yang kami usulkan,” ujar Anggawira dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5).

Dia bilang, situasi saat ini berbeda dengan krisis 1998-1999, sehingga diperlukan penanganan khusus agar ekonomi bisa cepat pulih. Dengan adanya satgas ekonomi, pemerintah pun bisa fokus untuk penanganan masalah ekonomi.

”Pemerintah kita percaya sangat serius, cuma memang kelihatannya masih gagap juga memitigasi soal corona ini. Karena situasi sekarang ini lebih kompleks dari krisis 98, situasinya berbeda, extraordinary, penanganannya juga harusnya extraordinary,” jelasnya.

Sementara itu, Dewan Penasihat Kadin Indonesia Chris Kanter menjelaskan, satgas ekonomi mutlak diperlukan. Apalagi pandemi COVID-19 hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan selesai.

“Satgas perekonomian mutlak diperlukan. Sekarang ini yang dilakukan parsial, sektor keuangan keluarkan kebijakan sendiri, OJK, Pemda, tapi enggak ada yang in general fokusnya siapa, ini kan supaya dunia usaha dan masyarakat enggak semakin bingung juga,” kata Chris.

Sejumlah warga antre sembako di gedung Baznas Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO / Yulius Satria Wijaya

Menurut dia, saat ini urgensi satgas ekonomi juga terkait simpang-siur data penerima bantuan sosial (bansos). Pemerintah pusat, daerah, bahkan lingkungan RT dan RW memiliki data yang berbeda untuk penerima bansos.

“Datanya saja belum jelas, bagaimana programnya bisa tepat sasaran. Bansos ini luar biasa banyak. Sekarang ini bantuan tumpang tindih, efeknya bahaya sekali ke psikologis. Kalau ada masyarakat yang menderita, mereka tetanggaan, yang satu dapat bansos, tapi satu lagi enggak, ini kan bahaya sekali,” tuturnya.

Dengan adanya satgas ekonomi, pelaku usaha juga bisa semakin mengetahui dengan program-program yang telah dikeluarkan pemerintah. Chris mencontohkan, ada pengusaha yang baru mengetahui bahwa kebijakan relaksasi kredit itu harus dari debiturnya yang aktif mengajukan.

“Karena dia mikirnya, otomatis. Ada yang mengira seperti itu. Diperlukan satgas ini sangat jelas, karena ini aspek besar, masif ke seluruh sektor perekonomian dan saya rasa akan jangka panjang. Karena sampai saat ini kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir,” tambahnya.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

*****

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!