Arahan Lengkap Jokowi untuk Atasi Dampak Virus Corona ke Ekonomi Indonesia

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Meluasnya virus corona atau COVID-19 telah membawa dampak buruk ke berbagai sektor kehidupan. Selain gangguan kesehatan masyarakat sebagai dampak paling utama, ekonomi juga terganggu oleh merebaknya serangan virus tersebut.

Seperti ekonomi global, kondisi ekonomi nasional juga bakal terdampak virus corona. Hal ini menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi, yang menggelar rapat terbatas secara online, dengan pejabat sektor fiskal dan moneter di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (20/3).

Rapat tersebut juga diikuti Wakil Presiden Ma'Ruf Amin. Ikut dalam pertemuan itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso; Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah.

Ada juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Serta sejumlah menteri lain anggota Kabinet Indonesia Maju.

Berikut pidato arahan Presiden Jokowi, untuk mengatasi dampak ekonomi virus corona:

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu sekalian seluruh menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

Pada pagi hari ini kita bicara soal keadaan moneter dan fiskal, dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi global COVID-9 virus corona. Kemarin sore saya sudah bicara banyak dengan Gubernur BI, Ketua OJK, Ketua LPS, dan juga Bu Menkeu. Saya kira sudah banyak yang kita bicarakan, tapi saya ingin mengulang pertemuan kemarin.

Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet via online dengan seluruh menterinya Kabinet Indonesia Maju, Senin (16/3). Foto: Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Penyebaran pandemi global COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat. Tapi juga implikasinya pada perekonomian dunia. Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3 persen menjadi 1,5 persen atau mungkin lebih dari itu.

Pertumbuhan ekonomi negara kita yang diproyeksi 5,4-5,5 persen, akan mengalami penurunan. Ini harus dihadapi dan dijawab.

Bidang Fiskal

Bidang fiskal saya sudah sampaikan. Saya sudah minta, saya perintahkan dilakukan realokasi di belanja APBN dan belanja APBD-APBD di daerah. Saya sudah minta fokus tiga hal saja.

Yaitu pertama, bidang kesehatan. Terutama dalam upaya pengendalian COVID-19. Kedua, social safety net. Bansos-bansos dan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM. Sehingga bisa berproduksi dan terhindar dari PHK. Saya perintahkan kepada semua menteri dan Pemda untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas.

Banyak sekali perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja barang tidak prioritas. Saya minta dipangkas. Saya perintahkan kepada baik di kementerian, pemda, gubernur, bupati, walikota, melakukan hal yang sama.

Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal. Sekali lagi realokasi tiga hal.

Memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Ini paling utama. Kedua, memperbesar program social safety net, bansos-bansos yang akan memberikan dampak peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Program-program bantuan langsung kepada masyarakat. Baik PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), sembako, rastra (beras sejahtera). Semua segera diimplementasikan seawal mungkin.

Juru bicara Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Kartu prakerja harus segera cepat dimulai. Ini juga selain untuk memberikan sklling dan upsklling, juga untuk mengatasi hal berkaitan PHK.

Dana desa saya sampaikan kepada Pak Menteri Desa, Mendagri, dan seluruh kepala daerah dan kepala desa. Agar dana desa segera direalisasikan terutama berkaitan padat karya tunai. Dan juga membantu penanganan COVID-19 ini harus diperbanyak.

Dan saya tekankan sekali lagi. Program padat karya tunai harus diperbanyak di berbagai kementerian dan lembaga. Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi.

Yang ketiga, realokasi anggaran difokuskan untuk membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Ini harus digarisbawahi, UMKM dan sektor informal.

Bidang Moneter

Yang berkaitan dengan bidang moneter. Saya ulang, saya sudah bertemu dengan Gubernur BI, Ketua OJK, Ketua LPS. Saya minta sinergi kebijakan kepada otoritas, baik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan BI, OJK, LPS, terus diperkuat.

Ilustrasi menghitung uang Dolar. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, memantau setiap saat terhadap sistem keuangan, dan mitigasi keuangan sekomprehensif sedetail mungkin. Saya minta BI fokus jaga stabilitas nilai rupiah. Menjaga inflasi agar terkendali dan mempercepat ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri.

Bidang Perbankan

Terakhir di bidang perbankan, saya minta OJK fokus kepada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan ekonomi kepada kelompok terdampak. UMKM dan sektor informal, sehingga produksi berjalan dan tidak ada PHK.

Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar Pasar Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (3/8). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Saya sudah mendapat laporan, OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak COVID-19. Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sangat bagus. Dan saya minta kebijakan stimulus ini bisa dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di lapangan.

Saya juga minta penyaluran KUR, Kredit Usaha Rakyat lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya. Saya minta dukungan seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan, dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan.