Aset ASABRI Turun Rp 10,6 Triliun karena Benny Tjokro

Gedung ASABRI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI saat ini dalam kondisi sakit. Hal ini dinilai dari tingkat kesehatan asuransi atau rasio solvabilitas/risk based capital (RBC) yang masih jauh dari minimal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120 persen.

Berdasarkan bahan paparan ASABRI di Komisi XI DPR RI yang diterima kumparan, RBC ASABRI selama 2019 negatif 571,17 persen. Bahkan hingga akhir tahun ini, RBC akan terus turun hingga mencapai negatif 643,49 persen.

RBC ASABRI negatif ini terjadi karena liabilitas perusahaan lebih besar dari aset. Sementara aset ASABRI memang terus mengalami penurunan karena nilai investasi portofolio saham.

Berikut fakta terbaru mengenai kondisi ASABRI yang dirangkum kumparan, Kamis (30/1).

Butuh Rp 7,26 Triliun Agar Kembali Sehat

Untuk mencapai RBC 100 persen, diperlukan peningkatan aset Rp 7,05 triliun. Sementara untuk memenuhi RBC 120 persen, ASABRI memerlukan peningkatan aset Rp 7,26 triliun.

Total aset ASABRI pada 2018 mencapai Rp 19,4 triliun dari pengelolaan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Namun per Desember 2019, total aset tersebut turun menjadi Rp 10,6 triliun.

Selanjutnya, total aset dari pengelolaan iuran pensiun atau Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) juga mengalami penurunan. Dari Rp 26,9 triliun pada 2018, menjadi Rp 18,9 triliun di akhir tahun lalu.

Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Aset Perusahaan Turun Akibat Benny Tjokro

Direktur Utama ASABRI, Sonny Widjaja mengatakan, penurunan aset tersebut karena penempatan investasi saham dan reksa dana di Hanson International Group, yang dijalankan Benny Tjokro dan Heru Hidayat.

Heru adalah Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), sedangkan Benny adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX). Keduanya disebut sebagai biang kerok penurunan aset ASABRI.

"Yang dimaksud saham grup Hanson International Group, Benny Tjokro sama Heru Hidayat. Ini terjadi karena penurunan nilai saham dan reksa dana, dan yang menonjol adalah saham dan reksa dana dua orang yang menjadi tetangga sebelah kita," ujar Sonny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).

"Penurunan ini lagi-lagi terjadi, nilai saham dan reksa dana yang menurun khususnya dari dua orang itu, karena saham Rp 400-500 tinggal Rp 50 perak," imbuhnya.

Namun demikian, menurut dia, Benny Tjokro dan Heru Hidayat siap membayar Rp 10,9 triliun sebagai langkah untuk memulihkan penurunan aset ASABRI.

"Keduanya sanggup memenuhi. Kami sudah ada komitmen atas penurunan aset, akan dipulihkan melalui sejumlah langkah," tambahnya.

Sonny melanjutkan, komitmen Benny dan Heru juga diutarakan pada pertengahan 2019. Saat itu, ASABRI memanggil keduanya untuk meminta pertanggungjawaban atas penurunan aset.

"Tanggung jawab beliau sudah kami minta pertengahan 2019, ketika sahamnya semakin menurun tidak ada perubahan, tidak ada recovery. Yang bersangkutan kami panggil, kami minta pertanggungjawaban, karena saya bilang uang prajurit dan Polri," katanya.

Setidaknya ada empat upaya pemulihan terhadap penurunan nilai aset saham ASABRI.

Pertama, melakukan pemetaan aset yang bermasalah dan mengubah gaya investasi risk profile aggressive ke moderat.

Kedua, meminta pertanggungjawaban kepada dua grup (Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro), di mana keduanya sudah memberikan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi tanggungjawab kepada ASABRI.

Ketiga, atas penurunan nilai aset saham sebesar Rp 10,9 triliun akan dipulihkan melalui pemenuhan tanggungjawab dari Heru Hidayat sebesar Rp 5,8 triliun dan Benny Tjokro sebesar Rp 5,1 triliun.

Keempat, ASABRI meminta pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan manajer investasi yang performa kinerjanya buruk (underperform).

ASABRI Sayangkan OJK Tak Mengawasi

Direktur Utama ASABRI, Sonny Widjadja mengatakan, setiap tahunnya perusahaan asuransi TNI dan Polri ini selalu taat membayar iuran ke OJK, sebesar Rp 400 juta. Oleh karena itu, semestinya OJK mengawasi.

"Saya fit and proper test di OJK, kami membayar iuran Rp 400 juta setiap tahun kepada OJK. Kalau di media OJK mengatakan tidak (mengawasi), kami sebetulnya diawasi oleh OJK," ujar Sonny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).

Selaku BUMN, ASABRI juga berada di bawah kepemilikan dan pengawasan Kementerian BUMN. Hal itu karena ASABRI adalah asuransi sosial dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 102 tahun 2015 tentang ASABRI dan ASN di Lingkungan Kemenhan dan Kepolisian.

"Kementerian BUMN secara langsung atasan kami. Yang melakukan pengawasan kami adalah OJK, Kementerian Keuangan, kemudian BUMN juga mengawasi, Kemenhan juga mengawasi, BPK dan auditor independen juga," katanya.

Sonny mengaku selalu melaporkan profil risiko dan maturitas keuangan ke OJK.

"Secara undang-undang, OJK mengawasi semua asuransi. Namun di PP 102 tidak tercantum pengawasan oleh OJK, kami persilakan OJK mengawasi kami," tambah Sonny.