Asosiasi Jasa Penerbangan Minta Maskapai Patuhi Tarif Batas Atas Pesawat

Ketua APJAPI, Alvin Lie saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/8/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) meminta maskapai penerbangan untuk mematuhi tarif batas atas pesawat. Hal itu dilakukan sejalan dengan tingginya mobilitas menggunakan pesawat terbang selama periode Ramadan dan Lebaran.

"Maskapai penerbangan selaku penyelenggara angkutan udara agar senantiasa mematuhi, tidak melanggar, tarif batas atas sebagaimana diatur Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM106 tahun 2019 dan Fuel Surcharge sesuai KM7 tahun 2023," kata Ketua APJAPI, Alvin Lie dalam keterangan resminya, Selasa (26/3).

Tak hanya itu, Alvin juga meminta para maskapai untuk memperhatikan kedisiplinan jadwal untuk menghindari terjadinya delay hingga pembatalan penerbangan. Termasuk mengawasi keamanan bagasi tercatat penumpang agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan.

Di sisi lain, Alvin mengungkapkan pengelola bandar udara harus membuka saluran pengaduan penumpang. Hal tersebut untuk merespons cepat keluhan dari penumpang.

"Pengelola bandar udara agar menyediakan saluran pengaduan untuk masing-masing bandara yang dikelola secara efektif," ungkapnya.

Saluran pengaduan tersebut, harus memberikan respons selambat-lambatnya 2x24 jam untuk menindaklanjuti yang tidak membutuhkan proses investasi. Selain itu, APJAPI juga meminta agar pengelola bandar udara untuk memenuhi standar minimal sebagaimana diatur PM 41 tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.

"Memasang Thermometer terkalibrasi di tempat-tempat yang mudah dilihat penumpang dan mempublikasikan besaran PJP2U, Passenger Service Charge, Retribusi Bandara secara gamblang," katanya.

Alvin melanjutkan, Kementerian Perhubungan juga harus menangguhkan persetujuan terhadap rencana kenaikan PJP2U dan PJP4U. Sebelum para pengelola bandar udara secara konsisten menunjukkan komitmen selama tahun 2024 mampu memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana diatur PM 41 tahun 2023.

"Meningkatkan pengawasan tentang kelaik udaraan pesawat serta penerbang, kepatuhan maskapai penerbangan terhadap Tarif Batas Atas dan Fuel Surcharge, serta terhadap kedisiplinan jadwal penerbangan dalam rangka mengurangi delay dan pembatalan penerbangan," ungkapnya.

Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, per 15 Maret 2024 sebanyak 1.642.897 untuk penerbangan selama periode mudik Lebaran 2024, telah ludes terjual.

Dirjen Hubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah memaparkan, sebanyak 1,6 juta tiket tersebut menempati 37 persen dari total proyeksi penumpang pesawat pada periode mudik yang mencapai 4,4 juta orang. Rinciannya 774.813 tiket penerbangan domestik dan 868.084 tiket penerbangan internasional.

Adapun total kapasitas tempat duduk yang disediakan oleh seluruh maskapai pada periode mudik Lebaran ini adalah sebanyak 5.856.966 tempat duduk.

Kristi juga menuturkan untuk periode mudik Lebaran ini Denpasar masih menjadi tujuan dengan peminat terbanyak.

“Kami juga memantau penjualan tiket posisi sementara 15 Maret, jumlah tiket terjual itu memang masih di seputaran proyeksi kami, Jakarta-Denpasar, Kualanamu, Padang, Surabaya, dan luar negeri juga tetap sama, Cengkareng-Singapura, Denpasar-Singapura, Kuala Lumpur dan Jeddah untuk umrah,” kata Kristi dalam konferensi pers Kemenhub untuk persiapan angkutan Lebaran 2024 secara daring pada Minggu (17/3).

Dalam paparan yang disampaikan Kristi, pemesanan tiket pesawat tertinggi arus mudik terjadi pada tanggal 6 April 2024 sebanyak 178.961 penumpang atau kapasitas terjual sebesar 46 persen. Sementara, untuk arus balik, pemesanan tiket tertinggi terjadi pada 14 April 2024 sebanyak 130.624 penumpang dengan kapasitas terjual sebesar 35 persen.