Badan Pangan Gandeng BPS dan 3 Kementerian Survei Stok Beras Nasional

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Foto: Akbar Maulana/kumparan

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan mempersiapkan pelaksanaan survei stok beras nasional akhir tahun 2022.

Langkah tersebut dalam rangka mendapatkan data stok beras nasional yang update dan sesuai kondisi di lapangan, untuk menjaga akurasi arah kebijakan beras nasional di akhir tahun ini dan di tahun 2023.

Akhir tahun ini, sempat ramai dibahas di Rapat Komisi IV DPR tentang perbedaan data stok beras antara Kementerian Pertanian dengan Perum Bulog, dan akhirnya tahun ini Indonesia mengimpor 200 ribu ton beras untuk mengamankan pasokan Bulog.

"Survei stok beras nasional merupakan bagian penting dalam penguatan tata kelola pangan khususnya terkait pengelolaan perberasan nasional, mengingat survei ini akan menghasilkan data stok beras di akhir tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan bagi perhitungan prognosa neraca pangan tahun 2023," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam rilis resmi, Sabtu (31/12).

Survei ini mulai dilakukan secara serentak pada tanggal 31 Desember 2022 di 34 provinsi dan 470 kabupaten/kota, dengan melibatkan 1.369 enumerator.

"Pendataan dilakukan untuk mengetahui stok beras secara nasional yang ada di rumah tangga (produsen dan konsumen), penggilingan, pedagang, horeka, dan industri penyedia makan minum," jelasnya.

Adapun mengenai penentuan jumlah kabupaten dan jumlah sampel ditetapkan sesuai mekanisme BPS, dengan total sebanyak 32.235 sampel yang terdiri dari 5.989 rumah tangga produsen, 5.033 rumah tangga konsumen, 3.756 penggilingan, 2.970 pedagang besar sedang, 4.100 pedagang mikro kecil, 1.500 hotel, 6.063 katering, 600 industri besar sedang, dan 2.224 usaha Industri menengah kecil.

"Hasil survei ini akan diolah langsung oleh BPS dan akan dipublikasikan pada pertengahan bulan Januari 2023, setelah dilakukan validasi dan verifikasi data serta pembahasan teknis hasil survei oleh tim lintas Kementerian dan Lembaga," ujar Arief.

Pekerja melakukan bongkar muat beras impor dari Vietnam di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Arief menegaskan, informasi stok beras sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, stabilisasi pasokan, dan harga pangan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Survei stok beras sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2015, kemudian di tahun 2021 pada bulan Oktober dan Desember, terakhir survei stok beras dilaksanakan pada tahun 2022 di bulan Maret dan Juni yang dilakukan oleh Kementan dan BPS.

Selanjutnya, pelaksanaan survei bersama ini akan dilakukan secara berkala, dengan begitu diharapkan informasi mengenai stok beras tersedia secara rutin, akurat, dan lebih mudah diperoleh. Ke depannya, integrasi satu data pangan akan semakin diperkuat.

"Kita sudah mulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara NFA dengan BPS pada Oktober 2022 lalu. Dengan kerja sama tersebut kita berkomitmen memastikan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019," ujar Arief.