Badan Pangan Usul Bulog Diberi Pinjaman Rp 1 Triliun dan ID Food Rp 2 Triliun

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. Foto: Dok. NFA

Pemerintah memastikan segera menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Melalui Perpres itu, pemerintah berwenang menguasai dan mengelola persediaan pangan yang termasuk dalam CPP.

CPP tersebut meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Tahap pertama penyelenggaraan CPP dilakukan untuk jenis pangan beras, jagung dan kedelai yang akan dikelola Perum Bulog. Sementara untuk pangan lainnya dikelola oleh Holding BUMN Pangan ID FOOD. Melalui penugasan Perpres CPP itu, Bulog dan ID FOOD akan mendapatkan subsidi bunga kredit pinjaman sebagai modal.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pihaknya intens berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan besaran anggaran yang akan diberikan kepada Bulog dan ID Food.

"Sampai akhir 2022, kami mengajukan Rp 1 triliun untuk Bulog, untuk memulai (penugasan) beras, jagung, kedelai. Lalu dengan ada subsidi bunga sekitar 4,75 persen dari Kementerian Keuangan sehingga nanti dapat bersaing untuk trading," kata Arief dalam RDP bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (16/11).

Arief menjelaskan, dalam proses koordinasinya dengan Kementerian Keuangan, langkah terakhir adalah menentukan kesepakatan di antara perusahaan-perusahaan (BtoB). Dari situ, akan diberikan bantuan subsidi bunga dari Himbara kepada Bulog dan ID FOOD.

Untuk ID FOOD, Arief mengatakan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 2 triliun. ID FOOD diberikan penugasan mengelola komoditas pangan lebih banyak, yakni bawang merah, bawang putih, cabai merah kering, cabai rawit merah, daging ruminansia, daging ayam, telur, hingga gula konsumsi.

Pekerja menata karung berisi beras saat proses pembongkaran di gudang Perum Bulog Meulaboh, Aceh Barat, Aceh. Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

"Kami harapkan bisa mendapatkan Rp 2 triliun. Jadi ini bukan PMN, ini adalah pinjaman dengan dana murah," pungkas Arief.

Diminta Pinjam Lagi, Utang Rp 5,2 T Bulog Belum Dilunasi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik soal utang pemerintah kepada Bulog sebesar Rp 5,2 triliun yang belum dilunasi.

"Bayar dulu utang Bulog Rp 5,2 triliun, baru nanti kalau memang butuh pinjaman melalui Himbara baru diberikan bunga murah," kata Sudin.

Sudin juga mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mempertanyakan mengapa utang kepada Bulog belum dibayar. Dia meminta Bulog melaporkan hal ini dalam forum Ratas.

"Ini kan seolah-olah 'utang kamu nanti ya, saya bayar nanti. Kamu nanti kalau mau pinjam saya kasih dengan bunga 4 sekian persen'. Sampaikan saja dalam ratas itu," kata Sudin.