Bahas Target Lifting dengan SKK Migas, Kontraktor Keluhkan soal Lahan dan Izin

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. Foto: Dok. SKK Migas

SKK Migas menggelar diskusi membahas target lifting migas untuk 2022. Dalam diskusi yang dihadiri 150 pimpinan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas itu, masalah pengadaan lahan dan perizinan termasuk yang dikeluhkan para kontraktor.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, diskusi tersebut merupakan salah satu upaya agar diperoleh komitmen bersama untuk mencapai target 703 ribu minyak per hari (BOPD) dan 5.800 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) yang ditetapkan dalam RAPBN 2022.

"Para pimpinan kontraktor migas banyak memberikan masukan maupun dukungan yang diperlukan, untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan hulu migas pada tahun depan. Hal itu diperlukan untuk mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang melalui pengadaan, perizinan, atau usulan insentif untuk menaikkan keekonomian pengembangan lapangan," kata Dwi Soetjipto, Selasa (28/9).

Petugas pertamina di lokasi pengeboran sumur eksplorasi kotalama-3. Foto: Dok: Istimewa

Berdasarkan survei yang dilakukan, lanjut Dwi, KKKS mengatakan kendala masalah pertanahan dan perizinan adalah penyebab utama kegagalan operasi.

"Hal ini tentunya perlu ditangani segera. Koordinasi antara SKK Migas, KKKS dengan pemangku kepentingan terkait harus dilakukan mulai akhir tahun 2021, sehingga ada kepastian kegiatan dapat dilakukan pada tahun 2022,” ujar Dwi Soetjipto.

Berdasarkan pembahasan program kerja dan budget (WP&B) tahun 2022, target teknis KKKS masih di bawah target lifting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kegiatan pada 2022 juga akan ditambah kegiatan-kegiatan baru untuk mendukung upaya filling the gap sesuai target lifting migas 2022.

"Kami harapkan ini dapat disepakati dalam pembahasan program kerja dan budget 2022, sehingga setelah WP&B disetujui. Kita semua dapat lebih fokus untuk mengimplementasikan program kerja yang telah disepakati bersama,” pungkas Kepala SKK Migas itu.